Marzuki Ngotot Larang Timwas Century Temui Anas  

Jumat, 1 Maret 2013 13:54 WIB

Marzuki Alie. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie terus menegaskan keberatannya bila tim pengawas kasus Century ngotot memanggil mantan Ketua Umum Demokrat, Anas Urbaningrum, untuk dimintai keterangan. "Timwas tugasnya hanya mengawasi proses hukum, tak bisa memaksa orang untuk datang," kata Marzuki di ruang kerjanya, Kamis, 28 Februari 2013.

Menurut Marzuki, tugas untuk memanggil dan menggali informasi dari seseorang hanya bisa dilakukan oleh panitia khusus. Sedangkan hasil paripurna Century sebelumnya sepakat untuk menghentikan kerja pansus dan menyerahkan pengusutan kasus pada penegak hukum.

Marzuki justru mendorong Anas untuk melapor saja langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi bila benar-benar memiliki data baru tentang kejanggalan pengucuran Bank Century. "Anas kalau punya data buka saja ke KPK."

Menurut Marzuki, ketimbang meminta keterangan dari Anas, anggota tim pengawas sebaiknya mulai fokus menuntaskan rancangan undang-undang yang tengah dibahas di masing-masing fraksi. Marzuki menilai, rendahnya produk legislasi DPR setahun terakhir harus jadi perhatian serius. "DPR jangan sampai habis waktunya untuk gonjang-ganjing Century."

Kemarin, tim pengawas Century sepakat membentuk tim kecil. Tim ini akan menjajaki kemungkinan kehadiran Anas. Tim akan memverifikasi sejauh mana Anas memiliki data terkait Century. "Kalau data yang dia punya sama dengan yang dimiliki Timwas berarti dia tak perlu dipanggil," kata anggota Timwas dari Partai Persatuan Pembangunan, Ahmad Yani.

Yani mengatakan, tim kecil masih mencari waktu yang tepat untuk bisa bertamu ke rumah Anas. Ada kemungkinan kunjungan akan dilakukan pekan ini. Timwas pun, kata Yani, tak akan memaksa Anas untuk hadir di rapat timwas.

IRA GUSLINA SUFA

Berita Terpopuler:
Djoko Susilo Ternyata Punya Istri Lain di Jakarta

Beredar Dokumen Soal Dana Hambalang untuk Ibas

Marzuki Alie: Anas Ngotot Masukkan Nazar ke Partai

Ibas Terima Uang Hambalang? Hatta Rajasa: Fitnah

Bisnis Mahdiana, Istri Kedua Djoko Susilo

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

13 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya