Pemerintah Disarankan Bentuk Departemen Dikti dan Riset

Reporter

Editor

Jumat, 13 Agustus 2004 14:43 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Dalam rangka meningkatkan kualitas perguruan tinggi di Indonesia, maka diperlukan suatu departemen yang secara khusus mengelola perguruan tinggi, yaitu departemen pendidikan tinggi (dikti) dan riset. Untuk itu diharapkan pemerintah segera membentuk departemen tersebut. "Sekarang ini diperlukan suatu departemen pendidikan dan riset yang mengelola perguruan tinggi di Indonesia yang sangat banyak. Sehingga akan lebih terfokus," kata Qodri Azizy, Dirjen Bagais Departemen Agama di ruang kerjanya, Depatemen Agama, Jakarta Jumat (13/8).Qodri mengatakan ususlan tersebut adalah usulan pribadi. Bukan atas nama Dirjen Bagais. "Usulan ini atas nama Qodri pribadi, jadi bukan atas nama Dirjen. Kalau atas nama dirjen bisa menyinggung orang lain," katanya. Perlunya pembentukan Depatemen Dikti dan Riset itu, menurut Qodri akan memberikan keuntungan bagi beberapa pihak khususnya perguruan tinggi tersebut. Karena, tujuan dari perguruan tinggi akan dapat dilihat dan lebih terfokus. "Perguruan tinggi itu, pendidikan tingkat tiga yang memiliki tujuan yang sangat berbeda. Sehingga dengan adanya departemen khusus, orientasinya akan lebih dapat dilihat dengan jelas," katanya. Orientasi itu dijelaskan oleh Qodri yaitu tentang Sumber Daya Manusia (SDM), bagaimana penyiapan sarjana-sarjana pada masa depan bukan ke belakang. Selain itu, tujuan perguruan tinggi juga akan lebih konkrit. "Jadi, perguruan tinggi nantinya bukan hanya pengulur pengangguran," ujarnya.Keuntungan dari adanya departemen ini yaitu akan lebih kuatnya dalam hal pengontrolan perguruan tinggi. Sehingga, tidak akan menimbulkan malpraktek pendidikan yang akan merugikan mahasiswa. "Idealnya pengembangan perguruan tinggi termasuk dana, itukan bukan dengan meningkatkan jumlah mahasiswa, tapi pelu peningkatan kualitas," katanya.Mengenai riset itu sendiri kata Qodri sangat diperlukan bagi pengembangan perguruan tinggi. Termasuk dalam pengembangan masalah dana dan peningkatan hakikat ilmu. Walaupun pada prakteknya riset akan berdiri sendiri. Untuk perwujudan departemen ini Qodri mengakui bahwa akan menemui kendala-kendala seperti adanya sikap egosentris dari masing-masing departemen yang akan melepaskan. "Sulitnya adalah jika dari masing -masing departemen enggan melepaskannya. Tapi, jika ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, maka akan jadi lebih mudah," katanya. Qodri yakin bahwa dalam kurun waktu kurang lebih lima tahun usulan ini akan dapat tercapai. Karena dari masing-masing pihak tidak akan merasa pindah ke departemen lain. Melainkan akan hidup dalam satu departemen baru yang berada dalam satu atap, dimana masing-masing akan saling berkoordinasi. "Saya rasa ini akan terwujud, karena mereka tidak akan merasa pindah, melainkan hidup dalam satu atap yang baru," ujarnya. Suryani Ika Sari - Tempo News Room

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

23 jam lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

1 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

1 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

2 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

2 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

6 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

7 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya