TEMPO.CO, Banjarmasin - Pelaksana tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sudibyo Alimoeso mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan, maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.
"Kita ingin menaikkan derajat perempuan dengan memberikan kesempatan agar bisa meningkatkan kualitas," ujar Sudibyo di Banjarmasin, semalam, Selasa, 26 Februari 2013. Dia mengatakan, pernikahan dini biasanya menutup kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih baik. "Nantinya malah mereka bekerja tidak sesuai dengan keinginan."
Sudibyo menyebutkan, akibat lain dari pernikahan dini adalah panjangnya masa reproduksi pada perempuan. Bahkan, di sejumlah daerah, menurut dia, berdasarkan sensus penduduk, usia rata-rata melahirkan sekitar 10-14 tahun. "Organ-organ reproduksi belum siap sehingga rentan terhadap kematian," katanya.
Dia mengkhawatirkan semakin banyaknya pembenaran terhadap orang-orang yang ingin menikahi perempuan muda. "Karena batasan usianya 16 tahun, maka dianggapnya tidak salah," kata Sudibyo.
Padahal definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. "Kami ingin mensinkronkan undang-undang ini. Intinya jangan jadikan perempuan sebagai aset," ujarnya.
Sudibyo mengakui mengubah Undang-Undang Perkawinan bukan hal yang mudah. Sebab, masih terbenturnya nilai-nilai budaya di sejumlah daerah. "Tapi pasti kami perjuangkan supaya tidak menimbulkan multitafsir," ujarnya.
Lembaganya berupaya mendidik masyarakat untuk memahami risiko pernikahan dini. BKKBN sudah mendirikan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di sekolah menengah atas di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 16 ribu unit PIK. Salah satu program yang dijalankan adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi.
Dia juga menegaskan agar masyarakat belajar dari kasus pernikahan dini. "Jangan sampai kita hanya kaget," katanya.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum PBNU Kiai Haji Said Agil Siradj mengusulkan naiknya batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Usulannya itu juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
SATWIKA MOVEMENTI
Terpopuler:
Daftar Kenekatan Agus Martowardojo
Sebut Kasus Anas Peristiwa Politik Mahfud Dikritik
Gugat Cerai, Venna Melinda Masih Berharap Damai
Xavi Bisa Sejajar dengan Hierro dan Raul
Spanduk Aliansi Nasional Anti-SBY Muncul di Kediri
Berita terkait
Kepala BKKBN Bilang Calon Pengantin Mesti Paham Ini Agar Dapat Mencegah Anak Stunting
46 hari lalu
Pentingnya calon pengantin, kata Kepala BKKBN, memahami hal ini untuk mempersiapkan kehamilan dan mencegah anak stunting.
Baca Selengkapnya5 Fakta Jabodetabekjur, Jakarta yang Diperluas hingga Cianjur
47 hari lalu
Jakarta dengan istilah Jabodetabekjur juga tidak lagi menjadi ibu kota. Nama itu baru akan digunakan ketika ibu kota sudah pindah.
Baca SelengkapnyaDistribusi Bantuan Pangan Tahun Ini Mulai Lagi, 7 Provinsi Jadi Target Prioritas
49 hari lalu
Direktur Cadangan Pangan dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas Rachmi Widiriani mengatakan berdasarkan data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), sebanyak 12 provinsi masuk dalam program pengendalian stunting nasional.
Baca SelengkapnyaTunjangan Kinerja ASN Naik di 3 Lembaga, Ini Besarannnya
28 Januari 2024
Presiden Jokowi telah menaikkan tunjangan kinerja bagi ASN di tahun 2024
Baca SelengkapnyaBKKBN Kejar Target Penurunan Stunting 14 Persen di 2024
16 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) telah membuat Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerobosan Hasto Wardoyo Mengubah BKKBN
15 Desember 2023
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dr.(HC) dr. Hasto Wardoyo, Sp. OG (K) telah banyak melakukan pembaruan di BKKBN.
Baca SelengkapnyaBKKBN Sebut Angka Stunting di Jawa Tengah Turun tapi Kecil, Ini Langkah yang Ditempuh
8 Desember 2023
BKKBN menyebut kondisi stunting di Jawa Tengah penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022. Namun, angka penurunannya diakui masih kecil.
Baca SelengkapnyaBKKBN Beri Penghargaan TNI AD
25 Oktober 2023
Kolaborasi Pekan Pelayanan KB Raih 1,6 Juta Akseptor, BKKBN Beri Penghargaan TNI AD
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Komunikasi dengan Bodetabek Bahas Masalah Kependudukan
29 September 2023
Pemprov DKI telah berkomunikasi dengan pemerintah Bodetabek untuk membahas masalah kependudukan.
Baca SelengkapnyaHingga Ganjar Lepas Jabatan Gubernur, Penanganan Stunting Masih Jadi PR Pemprov Jateng
8 September 2023
Hingga berakhirnya masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah, penanganan stunting menjadi salah satu pekerjaan rumah pemprov
Baca Selengkapnya