TNI Angkatan Laut melakukan patroli rutin di sepanjang wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia di kawasan perbatasan Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Timur. ANTARA/Amirullah
TEMPO.CO, Jakarta - Perbatasan laut Indonesia diakui masih menjadi wilayah rawan konflik. Untuk itu, TNI AL dinilai perlu untuk mengetahui dengan persis masalah perbatasan, terutama di wilayah laut.
"Sehingga kalaupun nanti ada masalah, tidak ada keraguan bagi TNI untuk melakukan tindak lanjut," ujar Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya Hari Bowo, saat memberikan keterangan dalam Sosialisasi Batas Maritim NKRI dengan Negara Tetangga di Wisma Elang Laut, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 25 Februari 2013.
Dia mengakui besarnya potensi sengketa wilayah perbatasan laut strategis yang masih perlu diselesaikan melalui diplomasi oleh Kementerian Luar Negeri. TNI AL juga mengakui kurangnya armada kapal penjaga perbatasan. "Namun, kami tetap berupaya maksimal sampai kebutuhan armada bisa bertambah sesuai dengan minimum essential forces," ujar Hari. (Baca juga: Pelanggar perbatasan laut masih tinggi)
Menurut dia, wilayah selat Malaka masih mendapatkan perhatian khusus karena negosiasi dengan Malaysia dan Singapura masih belum rampung. "Penyelesaian sengketa wilayah strategis itu tidak mudah dan butuh pendekatan yang bersifat dinamis."
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri, Linggawaty Hakim, mengakui ruwetnya perundingan sengketa perbatasan laut dengan negara lain. "Butuh political will yang kuat serta win-win solution bagi kedua negara."
"Untuk sengketa wilayah laut dengan Malaysia, setidaknya masih ada 24 kesepakatan yang masih harus diselesaikan," ujar Linggawati. Penyelesaian sengketa dengan Negeri Jiran ini menjadi salah satu prioritas.
Penyelesaian sengketa, kata Linggawati, bukan hanya terkait dengan teknis perbatasan saja. "Tapi juga aspek lain berupa aspek pertahanan keamanan, ekonomi, dan sumber daya juga harus dibahas dalam perundingan."
Untuk itu, koordinasi dengan berbagai pihak mutlak diperlukan. "Koordinasi itu mahal sekali dan tidak mudah diwujudkan," kata Linggawaty.
