TEMPO.CO, Serang - Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten mengalokasikan anggaran sebesar Rp 10,2 miliar untuk pembangunan drainase. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun saluran air di 47 titik ruas jalan di Banten.
Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga, Muchtar Santoso, mengatakan pembangunan tersebut akan dilaksanakan pada Mei 2013 mendatang. Menurut dia, pembangunan drainase diharapkan dapat mendukung kualitas jalan, baik yang sedang maupun yang telah dibangun. Apalagi, banjir setiap tahun membayangi.
Muchtar mengatakan, 47 titik ruas jalan yang akan dibangun drainase tersebut, di antaranya di Kabupaten Lebak sebanyak empat ruas jalan dengan total anggaran Rp 800 juta, Kabupaten Pandeglang sebanyak 13 ruas jalan dengan total anggaran Rp 2,7 miliar, di Kabupaten/Kota Serang sebanyak 17 ruas jalan dengan anggaran Rp 4,1 miliar. Sedangkan di wilayah Tangerang terdapat 13 ruas jalan dengan alokasi anggaran Rp 2,6 miliar.
"Untuk di Kabupaten Lebak memang relatif sedikit karena memang ruas jalan yang menjadi kewenangan provinsi sedikit walaupun kondisi di lapangan wilayah selatan memang cukup parah," kata Muchtar, Rabu, 20 Februari 2013.
Ia menuturkan, kondisi drainase yang cukup parah sebenarnya terdapat pada jalur yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan jalur nasional. "Saat ini memang banyak drainase yang ada di kabupaten/kota perlu penangan serius, tapi kami tidak bisa untuk mengerjakannya," katanya.
Sebelumnya, Dinas Bina Marga Banten menyatakan 257,96 kilometer atau 30 persen dari total jalan di Provinsi Banten yang sepanjang 852,89 kilometer rusak berat. Pemerintah provinsi hanya mampu memperbaiki kerusakan jalan itu sepanjang 42,64 kilometer pada tahun ini.
Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Bina Banten, Arlan Marzan, mengatakan bahwa kerusakan jalan pada 2013 semakin meluas akibat banjir. Ia menuturkan ada 37 titik yang menyebar di Kabupaten Pandeglang, Lebak, dan Kabupaten Tangerang. "Dana yang dibutuhkan untuk memperbaiki jalan pascabencana Rp 30 miliar. Kami akan mengajukan ke pemerintah pusat," katanya
WASI'UL ULUM
