Dugaan Korupsi Wakil Wali Kota Balikpapan Diusut

Reporter

Sabtu, 16 Februari 2013 16:44 WIB

Ilustrasi korupsi

TEMPO.CO, Balikpapan - Kepolisian Daerah Kalimantan Timur mulai menelusuri kasus yang membelit Wakil Wali Kota Balikpapan, Heru Bambang. Sudah sepekan lalu LSM Laskar Antikorupsi (LAKI) melaporkan orang nomor dua di Balikpapan ini atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan masuk ranah tindak pidana korupsi.

"Kami menelusuri dulu sesuai laporan, kasusnya masih diselidiki," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kaltim, Komisaris Besar Iman Sumantri, Sabtu, 16 Februari 2013.

Sejumlah pejabat yang terkait dengan aset Pemerintah Kota Balikpapan, kata Iman, sudah diminta klarifikasinya seputar kasusnya ini. Heru dilaporkan sudah menggelapkan aset tanah pemerintah daerah seluas 5,3 hektare yang nilainya mencapai Rp 9,3 miliar.

"Ada beberapa pejabat sudah kami periksa, tapi perinciannya tidak bisa saya sampaikan," ujarnya.

Iman mengatakan ia harus memastikan dulu akurasi laporan LAKI yang menyoal kasus korupsi yang membelit Pemkot Balikpapan ini. Saat alat bukti kasusnya sudah lengkap, dia akan masuk lebih dalam pada materi kasusnya dengan memeriksa terlapor, yaitu Wakil Wali Kota Balikpapan.

"Kalau menahan kepala daerah harus dapat izin presiden, namun memeriksa saja bisa langsung kami lakukan," katanya.

Sebelumnya, LAKI merilis informasi dugaan penjualan aset tanah daerah seluas 7 hektare. Sebanyak 5,3 hektare di antaranya bersertifikat hak milik Pemerintah Kota Balikpapan. Pihak swasta, PT Indonesia Merancang Bangun (IMB), dikatakan telah mencairkan dana pembelian sebesar Rp 9,3 miliar yang dibuktikan lewat kuitansi pembayaran bermateri yang ada tanda tangan dan nama Heru Bambang.

LAKI menemukan modus pengalihan aset daerah seluas 5,3 hektare lewat jasa Andi Malik Tajuddin. Kemudian, Andi Malik Tajuddin memberikan kuasa kembali pada Heru Bambang untuk menjual tanah tersebut kepada pihak ketiga.

Merasa nama baiknya tercoreng, Heru Bambang mengancam memperkarakan LAKI atas tuduhan pencemaran nama baik. Heru membantah segala pernyataan LAKI Balikpapan yang menyebutkan adanya praktek jual-beli tanah negara seluas 5,3 hektare di kawasan Jalan Syarifuddin Yoes. Dia mengaku membelinya secara sah dari pemiliknya, yaitu Andi Malik, lewat uang muka Rp 2,5 miliar.

SG WIBISONO

Berita terkait

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

16 Desember 2022

Ketua Bamus Betawi Minta Anak Muda Betawi Teladani Haji Lulung

Ketua Bamus Betawi Riano P Ahmad menilai almarhum Haji Lulung sosok yang pemberani

Baca Selengkapnya

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

21 Juni 2016

Kasus UPS, Ahok Kembali Diperiksa Bareskrim  

Penyidik mengkonfirmasi sistem pelaporan anggaran kasus UPS kepada Ahok.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

9 Juni 2016

Korupsi UPS, Polisi Tahan Firmansyah, Mantan Anggota Dewan

Polisi tak mendapat sinyal keterlibatan Ahok dan Lulung dalam kasus ini.

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

15 Maret 2016

Kasus UPS, Badan Reserse dan Kriminal Panggil Lulung Lagi  

Lulung menganggap kasus UPS sudah selesai.

Baca Selengkapnya

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

11 Maret 2016

Alex Usman Divonis 6 Tahun, Ahok: Koruptor Harus Dimiskinkan  

Pelaku akan tertekan, begitu juga keluarga, hingga nanti pelaku dan semua turunannya menjadi stres.

Baca Selengkapnya

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

3 Maret 2016

Korupsi UPS, Alex Usman Dituntut 7 Tahun Penjara

Alex juga dituntut membayar denda pidana Rp 500 juta subsider 6 bulan penjara.

Baca Selengkapnya

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

3 Maret 2016

Bareskrim Sita Berkas dari Ruang Kerja Ketua DPRD DKI

Selain melihat berkas, polisi juga membuka data mantan Ketua DPRD terdahulu

Baca Selengkapnya

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

3 Maret 2016

Kasus UPS, Bareskrim Periksa Ruang Kerja Ketua DPRD DKI  

Prasetyo membenarkan bahwa pemeriksaan kali ini untuk menindaklanjuti kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

3 Maret 2016

Ruang Ferial Sofyan Ikut Digeledah Penyidik Bareskrim

Penyidik masih mengumpulkan barang bukti terkait dengan kasus pengadaan uninterruptable power supply (UPS).

Baca Selengkapnya