Bupati Pati Susun Peraturan Budi Pekerti Siswa

Reporter

Editor

Raihul Fadjri

Jumat, 15 Februari 2013 18:54 WIB

Sejumlah siswa sekolah dasar menyaksikan pementasan wayang pada Eksibisi Spesial Wayang, di Museum Ranggawarsito Semarang, Jateng, Kamis (14/5). ANTARA/R. Rekotomo

TEMPO.CO, Pati - Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, menyusun peraturan bupati tentang pendidikan budi pekerti di sekolah. Peraturan ini dinilai perlu dibuat karena budi pekerti siswa dianggap sudahluntur akibat pengaruh budaya asing.

“Peraturan itu nanti akan merumuskan pendidikan yang bersifat kelokalan agar para siswa dapat berprilaku santun dan tidak melupakan budaya daerah,” kata Bupati Pati Haryanto Jumat 15 Februari 2013.

Menurut Haryanto, pendidikan budi pekerti ini untuk menunjang pendidikan karakter. “Peraturan mendesak diterbitkan, dan dapat dilaksanakan pada tahun ajaran 2013-2014,” katanya.

Agar pendidikan budi pekerti berjalan baik, selain diisi dengan muatan pendidikan agama juga perlu diberikan pendidikan bahasa Jawa. Sebab, katanya, selama ini generasi muda banyak meninggalkan bahasa Jawa, terutama membaca aksara Jawa.

Bupati Haryanto juga menyiapkan peraturan tentang standarisasi biaya pendidikan sebagai acuan bagi sekolah saat menarik biaya pendidikan dari orang tua siswa. “Setelah ada peraturan bupati diharapkan tidak ada kebingungan lagi bagi orang tua siswa yang ingin menyekolahkan anaknya,” kata Haryanto.

Dua peraturan baru itu disambut positif Dewan Pendidikan Pati yang diharapkan bisa membantu kepala sekolah menentukan penarikan biaya sekolah agar tak melampaui standar. ”Sehingga pendidikan di Pati dapat dijangkau semua kalangan,” kata Sutaji, Ketua Dewan Pendidikan Pati.

BANDELAN AMARUDIN

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

1 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

1 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

2 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

7 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

7 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

12 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya