Saksi Sidang Hakim Selingkuh Batal Hadir  

Reporter

Kamis, 14 Februari 2013 09:20 WIB

Examiner.com

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Yudisial hari ini akan menggelar sidang etik atas dugaan perselingkuhan hakim Pengadilan Negeri Simalungun, Adria Dwi Afanti. Wakil Ketua Komisi Yudisial, Imam Anshori Saleh, mengatakan agenda pemeriksaan hari ini adalah pemeriksaan para saksi. Rencananya, sidang akan dimulai pukul 09.30.

Imam memperkirakan para saksi yang dipanggil dalam sidang etik tak hadir. Ada empat saksi yang diduga mengetahui dugaan perselingkuhan Adria dengan seorang polisi beristri. "Saat ditelepon, mereka bilang tidak jadi hadir karena alasan yang sama, yaitu sakit. Aneh memang," kata Imam saat dihubungi, Kamis, 14 Februari 2013.

Jika para saksi tak hadir, kata Imam, sidang akan tetap digelar. Tanpa pemeriksaan saksi, sidang akan langsung masuk dalam agenda putusan majelis hakim.

Sebelumnya, majelis kehormatan hakim sudah menyampaikan kesiapan para saksi untuk memberi keterangan. Melalui surat, para saksi bersedia hadir. Mereka adalah ketua rukun tetangga, kepala keamanan, dan warga di daerah Solo yang rumah di sebelahnya diduga menjadi tempat perselingkuhan. Satu saksi lain adalah polisi yang diduga berselingkuh dengan Adria.

Adria dituduh berselingkuh dengan polisi beristri. Sidang etik atas kasus itu sudah digelar pada 7 Februari lalu. Dalam sidang yang berlangsung hampir tiga jam itu, hakim Adria terus membantah dan bersumpah tak berselingkuh dengan pria beristri.

Namun, majelis hakim berkukuh Adria bersalah. Majelis mengklaim memiliki bukti berupa keterangan dan foto hubungan khusus Adria dengan polisi itu. Sidang etik merekomendasikan pemberhentian Adria secara tidak hormat. Majelis hakim juga menggelar sidang tertutup karena menyangkut masalah susila.

FRANSISCO ROSARIANS

Berita terkait

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

6 Januari 2024

Miko Ginting Mundur dari Juru Bicara KY, Ini Alasannya

Miko Susanto Ginting menyampaikan dirinya resmi berhenti menjabat sebagai juru bicara Komisi Yudisial (KY) per 1 Januari 2024.

Baca Selengkapnya

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat

Baca Selengkapnya

Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

30 November 2020

Komisi III DPR Akan Gelar Uji Kelayakan Calon Komisioner KY Mulai Besok

Herman Hery, mengatakan Komisi III DPR mulai menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Komisi Yudisial (KY) mulai Selasa 1 Desember 2020

Baca Selengkapnya

Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

2 November 2019

Ini 10 Daerah Terbanyak Pelaporan Hakim Diduga Langgar Etik

Hampir separuh dari laporan yang masuk Komisi Yudisial dikirimkan melalui surat (pos).

Baca Selengkapnya

Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara

3 September 2019

Penyuap Hakim Lasito Divonis 3 Tahun Penjara

Hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun

Baca Selengkapnya

Menerima Vonis 4 Tahun Penjara, Hakim Lasito Seret Hakim Lain

3 September 2019

Menerima Vonis 4 Tahun Penjara, Hakim Lasito Seret Hakim Lain

Usai sidang, Lasito menyatakan ikhlas dengan putusan yang dijatuhkan tersebut.

Baca Selengkapnya

Dinyatakan Terima Suap, Hakim Lasito Divonis 4 Tahun Penjara

3 September 2019

Dinyatakan Terima Suap, Hakim Lasito Divonis 4 Tahun Penjara

Dalam pertimbangannya, hakim menilai Lasito merupakan pelaku utama.

Baca Selengkapnya

KPK Tahan Bupati Jepara Terkait Kasus Suap Hakim PN Semarang

13 Mei 2019

KPK Tahan Bupati Jepara Terkait Kasus Suap Hakim PN Semarang

KPK resmi menahan Bupati Jepara Ahmad Marzuki setelah sempat memeriksanya sebagai tersangka sebanyak lima kali.

Baca Selengkapnya

KPK Periksa Seorang Hakim dalam Kasus Suap Hakim PN Jaksel

22 Januari 2019

KPK Periksa Seorang Hakim dalam Kasus Suap Hakim PN Jaksel

KPK menyangka suap hakim itu untuk mempengaruhi putusan sela perkara perdata agar tidak bisa diterima.

Baca Selengkapnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim PN Jakarta Selatan

14 Desember 2018

KPK Perpanjang Masa Penahanan Hakim PN Jakarta Selatan

Dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima tersangka.

Baca Selengkapnya