TEMPO.CO, Bandung -Di ruang tengah aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Jawa Barat tiba-tiba sempit. Sekitar 248 orang tumpah ruah di kantor tersebut pada Rabu, 13 Februari 2013. Di hadapan mereka ada kardus masing-masing berisikan 2000 lembar surat suara. Setiap kardus dikerubuti oleh tiga hingga lima orang.

Tak ada suara, tak saling sapa. Tatapan mata mereka terpaku pada lembar-lembar kertas bergambarkan lima pasang cagub Jabar. tampak tangan mereka berirama, melipat ujung sisi kertas disatukan dengan ujung sisi lainnya dengan menggunakan paralon berukuran 10 centimeter.

Pekerjaan melipat surat suara adalah berkah bagi Saiful, 43 tahun, warga Gedebage, bandung. Di hari pertama, Saiful masih kagok melipat surat suara itu. "Dalam sehari bersama teman, saya mampu melipat sampai 2.500 lembar," kata lelaki yang kerjanya serabutan ini. "Lumayan buat nambah dapur ngebul," kata lelaki yang istrinya membuka warung kecil di rumahnya.

Oding juga merasakan hal yang sama. “Semoga penghasilan melipat surat suara ini bisa menutupi kebutuhan anak-anak saya terutama yang baru kemarin lahir,” kata Oding, warga Cipadung, bandung.

Upah melipat surat suara itu Rp. 95 per lembar. Seharusnya Rp 100 per lembar, tapi dikorting pajak Rp 5 per lembar. "Tapi Alhamdullihah saya dan dua temen saya bisa melipat tiga kardus sehari," ucap Oding yang mengeluarkan kocek Rp 15 ribu untuk makan dan ongkos ke KPU.

Meski begitu, selama bekerja melipat suara, perut mereka sering keroncongan, karena panitia tak menyediakan makan siang. Para pelipat harus membawa makan sendiriatau bergantian istirahat untuk membeli makan di luar. “Paling panitia hanya memberi air minum, itu juga baru datang sore,” kata Oding.

Pembayaran untuk para pelipat surat suara ini akan dibayarkan pada hari terakhir. “Hal ini kami lakukan untuk mempermudah penghitungan pajak,” kata Anwar Hidayat, Sekertaris Sub Kelompok Kerja (Pokja) dan logistik Pilgub. Dari upah Rp 100 per lembar surat suara, dipotong 5 persen per lembar. "Ketentuan ini sudah ada dalam peraturan pemerintah," ujarnya.



MARCHIANA | ENI S