TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketika terjadi bencana, banyak kepala daerah yang buru-buru ‘lempar handuk’, karena berharap ada kucuran dana dari pemerintah pusat. “Ada kecenderungan baru yang, menurut saya, memprihatinkan. Banyak kepala daerah yang buru-buru melempar handuk putih, ketika terjadi bencana di daerahnya,” ujar Direktur Tanggap Darurat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tri Budiarto, saat memberi materi pelatihan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, di Kulonprogo, Yogyakarta, Rabu 13 Februari 2013.

Menurut dia, dengan demikian pejabat berharap ada kucuran dana dari pemerintah pusat. “Padahal mereka itu belum berkeringat, berdarahpun belum,” katanya.

Menurut Tri Budiarto, ‘lempar handuk putih’ yang dilakukan kepala daerah tersebut biasanya didahului dengan pernyataan keadaan darurat ketika terjadi bencana di daerahnya. “Sikap buru-buru menetapkan sebagai keadaan darurat ini dimaksudkan agar pemerintah pusat segera mengambil-alih, sekaligus diikuti kucuran dananya,” ujar Tri.

Ketergantungan kepada pemerintah pusat ini, menurut Tri Budiarto, berdampak pada warga yang terkena bencana karena bisa terlambat penanganannya. “Konsekuensi seorang kepala daerah terpilih adalah melindungi warganya. Jangan hanya janji-janji ketika kampanye,” katanya.

Tri mengatakan, kepala daerah yang ideal adalah pemimpin yang berani mengambil-alih tanggungjawab ketika terjadi bencana di daerahnya. “Dibutuhkan keberanian seorang kepala daerah untuk menyatakan bahwa bencana yang terjadi bisa ditangani oleh daerah sendiri karena yakin akan kemampuannya sendiri. Mampu dalam hal keuangan, tenaga terampil dan mobilitas sumber daya manusia,” katanya.

Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat BPBD DIY ini diikuti 36 personel dai berbagai unsur, mulai dari Mapala, SAR, PMI serta komunitas relawan bencana.

HERU CN

Berita Populer lainnya:
Ulah Ibas Isi Absensi Coreng Citra DPR
Jokowi Ambil Alih Penanganan Rusun Marunda
Hatta Ke Pasar Klender, Pedagang Malah Cari Jokowi
Ini Analogi Dedi Mizwar Soal Kasus PKS
KPK Bentuk Tim Investigasi Usut 'Sprindik' Anas
Petugas Mulai Bersihkan Tanah Longsor Cipularang