TEMPO Interaktif, Mataram:Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) telah memulai proyek percontohan (pilot project) pendidikan dasar (Dikdas) sembilan tahun. Wakil Gubernur NTB Thamrin Rayes mengatakannya sebagai yang pertama di Indonesia. Rayes mengatakan hal tersebut merupakan langkah perbaikan kualitas pendidikan di daerahnya. Saat ini sebanyak 80 persen dari 4,1 juta jiwa penduduk hanya tamatan SD. Akibatnya, indeks pembangunan manusia NTB terpuruk di urutan 30 nasional. Dengan pendidikan dasar sembilan tahun tersebut, siswa tamatan SD tidak lagi harus ke luar sekolah, karena ditampung di kelas tujuh hingga sembilan. "Ini pionir di Indonesia. Pilot project ini sudah disetujui pemerintah," ujarnya sewaktu berbicara di depan peserta sosialisasi Pendidikan Anak Usia Dini NTB di Aula Handayani Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) NTB, Sabtu (7/8).Kepala Dinas Dikpora NTB Zaini Arony menyatakan kepada Tempo News Room bahwa selama ini tamatan SD di daerahnya maksimal 90 persen yang melanjutkan ke SMP. "Alasannya ekonomi dan jarak sekolah SMP yang jauh dari rumah siswa, utamanya di pedesaan," ucapnya.Sebenarnya pemerintah telah menggagas Dikdas sembilan tahun sejak tahun 1994, namun kelembagaannya terpisah SD dan SMP. NTB mengupayakan pelaksanaan Dikdas sembilan tahun yang berbeda dan diujicobakan di dua SD untuk satu SMP di Kabupaten Lombok Barat, tiga SD satu SMP di Kabupaten Lombok Timur dan empat SD di Bima. "Masih selektif, belum massal. Sesuai kebutuhan dan kemampuan," ujarnya.Untuk uji coba ini, ditempatkan guru bidang studi, bukan guru kelas, di SD tersebut. Namun tidak perlu ada kepala sekolah baru untuk menghindari duplikasi. Dikdas ini, kata Zaini Arony, bukan penggabungan tetapi menyatu. "Ini untuk efektifivitas, efisiensi dan dan kontinyuitas," ucapnya.Supriyantho Khafid - Tempo News Room