TEMPO Interaktif, Jakarta: Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menolak sistem pembuangan limbah pertambangan di laut (Submarine Tailing Disposal/STD), seperti yang dilakukan PT. Newmont Minahasa Raya di Teluk Buyat, Sulawesi Utara. Untuk itu, pemerintah diminta untuk menghapus sistem pembuangan yang sudah dilarang penerapannya di luar negeri itu. Penolakan itu disampaikan oleh Wahana Lingkungan Hidup, Jaringan Advokasi Tambang, Elsam, Tapal dan Kontras, di Jakarta, Kamis (5/8). "Sistem itu jangan direvisi, tapi harus dihentikan," kata Koordinator Jatam, Siti Maimunah. Dalam kasus Newmont, STD dinilai sudah terbukti menyebabkan pencemaran terhadap laut dan biota yang ada. Selain itu, Izin pembuangan tailing ke laut yang dilakukan Newmont di Buyat misalnya, juga dinilai bermasalah. Perusahaan pertambangan emas itu diduga tidak memiliki izin permanen pembuangan limbah ke laut. Karena studi Ecological Risk Assessment yang ada, sampai sekarang belum disetujui. Padahal, izin permanen baru akan dikeluarkan setelah studi ERA disepakati pemerintah. Newmont diperbolehkan membuang tailing ke laut lewat Amdal, pada 1994. Lalu, PP 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut, mewajibkan perusahaan asing itu untuk mendapatkan izin dari Menteri Lingkungan Hidup. Kemudian, Kementerian LH mengeluarkan izin pada 2000, yang bersifat izin sementara. Untuk mendapatkan izin tetap, Newmont harus melakukan studi ERA terlebih dulu. Dalam hal ini, pemerintah dinilai tidak siap dan mampu mengendalikan operasi pembuangan tailing ke laut. Standar baku mutu yang dibuat Kementerian LH pun dianggap tidak beres. "Pemerintah tidak punya kemampuan untuk mengontrol teknologi ini," kata Maimunah. Padahal, pembuangan tailing ke teluk Buyat sudah diperkirakan akan menimbulkan dampak serius terhadap ekosistem. Menurut Maimunah, dokumen Amdal Newmont menyebutkan, pembuangan tailing akan mengakibatkan perubahan terhadap habitat dasar laut akibat akumulasi padatan tailing. Retno Sulistyowati - Tempo News Room