TEMPO.CO, Depok - Mengatur bangsa Indonesia sebenarnya tidak sesulit yang sering dibicarakan orang. Hal itu disampaikan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla seusai menerima gelar doktor honoris causa (DHC) bidang kepemimpinan di Universitas Indonesia, Depok, Sabtu, 9 Februari 2013. "Banyak yang bilang, Indonesia ini susah diatur, saya kira tak seperti itu, yang penting aturan dijalankan dengan baik," kata Kalla.

Menurut Kalla, mengatur Indonesia yang luas ini tidak perlu neko-neko. Tinggal membuat aturan yang jelas, yang didorong oleh ketegasan dan kecepatan seorang pemimpin. Artinya, dalam menghadapi konflik di dalam negeri, pemimpin harus melakukannya dengan cepat dan tegas. "Kalau pemerintah tegas dan kuat, aman negeri ini," katanya.

Kalla juga mengatakan, konflik komunal yang terjadi saat ini disebabkan lambatnya penanganan dan tidak adanya ketegasan. Dengan demikian, yang bersalah tidak ditindak tegas. Masalah yang terus dibiarkan berlarut-larut itulah yang kemudian memicu konflik komunal. "Untuk itu diperlukan kerja keras pemimpin lokal dalam kondisi ini. Jangan pula berpikiran bahwa ini hanya tugas pemimpin (presiden)," kata dia.

Kalla menilai, selama ini banyak aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak berefek sosial terhadap masyarakat. Seharusnya, aturan yang dibuat itu dijelaskan secara detail supaya masyarakat paham dan mau mengikutinya.

Menurut dia, penolakan dan sifat acuh masyarakat terhadap kebijakan merupakan dampak dari kurangnya penjelasan. "Aturan harus tegas dan bagaimana menjelaskan ke masyarakat sehingga mereka otomatis mengikutinya," kata dia. Semua aturan, kata Kalla, seharusnya memiliki nilai ketegasan yang tinggi sehingga dihormati oleh semua pihak. "Begitu juga aturan ekonomi dan lainnya."

Atas keberhasilan dan prestasinya dalam bidang kepemimpinan, Kalla pun dianugerahi DHC oleh Universitas Indonesia. Kalla menjadikan penghargaan itu sebagai motivasinya untuk memberikan yang lebih baik lagi pada negara.

ILHAM TIRTA

Berita terpopuler lainnya:
Abraham: Pimpinan KPK Sepakati Anas Tersangka
Tiba di Cikeas, Anas Merendahkan Posisi Duduknya
Abraham: Banyak Mafia di Kementerian Pertanian
SBY Ambil Alih Partai, Anas Diminta Fokus Kasusnya
Kader Demokrat Jakarta Siap Lawan SBY
Anas Tersangka, Ini Dua Opsi Demokrat