TEMPO.CO, Jakarta - Ketua lembaga hak asasi manusia Setara Institute, Hendardi, menilai kisruh komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) terkait dengan masa jabatan pimpinan akan menguntungkan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.
Soalnya, akibat kisruh itu Komnas menjadi tak fokus menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, seperti penculikan aktivis pada 1998, yang diduga melibatkan Prabowo. "Yang mencalonkan diri untuk jabatan presiden bisa melenggang begitu saja," katanya lewat telepon, Jumat, 8 Februari 2013.
Kisruh kepemimpinan Komnas HAM berawal dari perdebatan masa jabatan pimpinan. Sembilan dari 13 Komisioner Komnas HAM menginginkan masa jabatan pimpinan hanya setahun, atau berkurang 1,5 tahun dari sebelumnya. Namun, empat komisioner menolak. Mereka meminta masa jabatan tetap 2,5 tahun. Setelah dilakukan voting, akhirnya Ketua Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, memutuskan bahwa kepempinanan berlangsung setahun.
Hendardi tak dapat menyimpulkan apakah keinginan sebagian besar komisioner agar jabatan pemimpin Komnas hanya setahun berhubungan dengan masalah politik. Namun, menurut dia, peluang itu tetap ada. "Saya kira bisa saja ada pengaruh politik dari luar yang masuk tanpa disadari," ujar dia.
Hendardi meminta agar permasalahan itu segera diselesaikan dan komisioner tetap terbuka dengan masukan dari masyarakat terkait dengan masa kepemimpinan itu. Soalnya, menurut dia, mereka juga berasal dari publik. "Saat seleksi komisioner Komnas HAM, panitia seleksi pun mengundang publik," ucap Hendardi.
Adapun Prabowo sendiri disebut-sebut akan mencalonkan diri menjadi presiden pada Pemilihan Umum 2014. Sebelumnya, Setara Institute mengatakan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini terindikasi terlibat dalam beberapa kasus pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya penculikan aktivis pada 1998.
Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani menyayangkan pernyataan Hendardi. Ahmad mengatakan partainya justru mendukung Komnas HAM bekerja dengan baik. Ia menampik ada upaya intervensi partai mengganggu kinerja Komnas. "Kami percaya komisioner yang baru dipilih bisa mengatasi konflik internalnya," kata Muzani.
NUR ALFIYAH | ANANDA BADUDU
Berita terkait
Laporan Investigasi: Indonesia Impor Spyware dari Perusahaan Israel
1 hari lalu
Indonesia dikabarkan tengah mengimpor Indonesia tengah mengimpor sejumlah produk spyware dan pengawasan yang sangat invasif dari Israel.
Baca SelengkapnyaAS Tetapkan 5 Unit Keamanan Israel Lakukan Pelanggaran HAM sebelum Perang Gaza
4 hari lalu
Deplu Amerika Serikat telah menetapkan 5 unit keamanan Israel melakukan pelanggaran berat HAM sebelum pecah perang di Gaza
Baca SelengkapnyaApa Kata Media Asing soal Penetapan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden?
9 hari lalu
Prabowo-Gibran resmi ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih oleh KPU. Berikut pemberitaan media asing soal penetapan itu.
Baca SelengkapnyaAS Jatuhkan Sanksi kepada Batalion Netzah Yehuda, Apa Tuduhannya?
11 hari lalu
Amerika Serikat akan menjatuhkan sanksi terhadap batalion Netzah Yehuda Israel atas perlakuan mereka terhadap warga Palestina di Tepi Barat.
Baca SelengkapnyaPemimpin Partai Buruh Israel Desak Pembubaran Batalion IDF dengan Sejarah Pelanggaran HAM
12 hari lalu
Pemimpin Partai Buruh Israel mengatakan batalion Netzah Yehuda dalam Pasukan Pertahanan Israel (IDF) membunuh warga Palestina "tanpa alasan yang jelas".
Baca SelengkapnyaAS akan Jatuhkan Sanksi pada Batalion Israel atas Pelanggaran HAM, Netanyahu: Saya Lawan!
12 hari lalu
PM Israel Benjamin Netanyahu akan melawan sanksi apa pun yang menargetkan unit militer Israel atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Baca SelengkapnyaTNI Sebut OPM Lakukan Pelanggaran HAM Berat, Bagaimana Kategorinya Berdasar UU HAM?
19 hari lalu
TNI sebut pembunuhan oleh OPM terhadap Danramil Aradide sebagai pelanggaran HAM berat. Bagaimana kategori jenis pelanggaran HAM berat sesuai UU HAM?
Baca SelengkapnyaKapuspen TNI Sebut Pembunuhan Prajurit TNI di Papua oleh OPM sebagai Pelanggaran HAM Berat, Ini Batasannya
19 hari lalu
Pembunuhan terhadap Danramil Aradide oleh OPM disebut sebagai Pelanggaran HAM Berat. Pelanggaran HAM seperti apa yang masuk kategori berat?
Baca SelengkapnyaBegini Kata Komnas HAM Soal OPM dan Kekerasan di Papua
20 hari lalu
Apa kata Komnas HAM soal OPM?
Baca SelengkapnyaBEM UI Kritik Penganiayaan TNI Terhadap Warga Papua, Dibalas Serbuan Tantangan KKN di Wilayah KKB Papua
27 hari lalu
Ini berawal saat BEM UI mengunggah kritik yang menyoroti kasus penganiayaan warga di Papua oleh aparat.
Baca Selengkapnya