TEMPO Interaktif, Jakarta:Melalui keputusan Presiden (Keppres) No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), Indonesia akan segera mencanangkan RANHAM kedua pada bulan ini. Untuk mempersiapkan pencanangan itu, Departemen Kehakiman dan HAM hari ini, Kamis (5/8) mengadakan rapat koordinasi Direktorat Jenderal Perlindungan HAM. Dalam Rakor yang berlangsung di Hotel Bidakara Jakarta, hadir Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra sebagai ketua panitia nasional pelaksanaan RANHAM kedua. Selain itu, juga hadir Menteri Luar Negeri, Hassan Wirajuda. Turut hadir, Duta Besar Afrika Selatan dan perwakilan-perwakilan dari Duta Besar Swiss, Amerika Serikat, Kanada, Singapura, Norwegia dan Mesir. Tampak juga Gubernur Riau dan Kalimantan Timur serta beberapa pejabat lainnya.Sebelumnya, Indonesia telah melaksanakan RANHAM yang pertama, yaitu pada 1998 - 2003. Pelaksanaan RANHAM ini sebagai upaya melaksanakan konvensi internasional tentang HAM.Sunariah ? Tempo News Room
Berita terkait
Aktivis HAM Myanmar Dicalonkan Nobel Perdamaian 2024: Penghargaan Ini Tidak Sempurna
6 hari lalu
Maung Zarni, aktivis hak asasi manusia dan pakar genosida asal Myanmar, dinominasikan Hadiah Nobel Perdamaian 2024, oleh penerima Nobel tahun 1976
Baca SelengkapnyaIsrael Diduga Menghalang-halangi Investigasi Pelanggaran HAM dalam Serangan 7 Oktober
11 hari lalu
Komisi penyelidikan independen terhadap pelanggaran HAM di Israel dan Palestina menuding Israel menghalangi penyelidikan terhadap serangan 7 Oktober oleh Hamas.
Baca SelengkapnyaMK Serukan Dukungan untuk Palestina di Forum Dunia
39 hari lalu
MK RI menyerukan dukungan untuk Palestina dalam forum pertemuan Biro World Conference on Constitutional Justice atau WCCJ ke-21 di Venice, Italia.
Baca SelengkapnyaAnggota Komite HAM PBB Tanya soal Dugaan Intervensi Jokowi di Pilpres 2024: Apakah Sudah Diinvestigasi?
43 hari lalu
Anggota Komite HAM PBB Bacre Waly Ndiaye mempertanyakan dugaan intervensi Jokowi di Pilpres 2024 dalam sidang di Jenewa, Swiss.
Baca SelengkapnyaKontraS Kritik Respons Pemerintah Soal Pemilu dan HAM di ICCPR Jenewa
44 hari lalu
KontraS menyayangkan respons delegasi Indonesia terhadap berbagai kritik dan pertanyaan dari ICCPR.
Baca SelengkapnyaInternational Women's Day, Perempuan Indonesia Bicara Carut-Marut Rezim Jokowi: Tuntut Penegakan Demokrasi
49 hari lalu
Aliansi Perempuan Indonesia menuntut penegakan demokrasi dan supremasi hukum
Baca SelengkapnyaKini Siap Kerja Sama, Mengapa AS Dulu Mencekal Prabowo?
52 hari lalu
Prabowo Subianto punya hubungan kurang harmonis dengan Amerika Serikat (AS). Dia pernah masuk dalam daftar hitam selama 20 tahun.
Baca SelengkapnyaAndri Alapas Terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru 2024-2028, Ketua YLBHI: Persoalan Demokrasi Tantangan ke Depan
58 hari lalu
Andri Alapas terpilih sebagai Direktur LBH Pekanbaru Periode 2024-2028 pada Kamis, 29 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaSederet Intimidasi terhadap Mereka yang Gaungkan Pemakzulan Jokowi
25 Februari 2024
Bagaimana intimidasi dan kekerasan terjadi kepada para pihak yang menggaungkan pemakzulan presiden.
Baca SelengkapnyaKementerian Kehakiman Amerika Serikat Utus Pejabat Spesialis Kecerdasan Buatan
23 Februari 2024
Mengantisipasi potensi dampak kecerdasan buatan terhadap penegakan hukum, Kementerian Kehakiman AS tunjuk pejabat pertama yang berfokus pada AI.
Baca Selengkapnya
