Kementerian Pertanian Dituding Tahu Ada Permainan

Reporter

Editor

Nur Haryanto

Minggu, 3 Februari 2013 05:01 WIB

Menteri Pertanian Indonesia Ir. H. Suswono, MMA. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO , Jakarta - Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gajah Mada menuding Kementerian Pertanian tahu soal permainan kotor kuota impor daging sapi yang menyeret mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hakim Ishaaq. Sebab, urusan kuota impor daging berada dibawah wewenang Kementerian Pertanian. "Misal kuota impor naik, kan pasti ada kebijakannya," kata Peneliti Pukat, Hifdzil Alim, saat dihubungi Tempo, Sabtu, 2 Februari 2013.



Kebijakan itu, dia melanjutkan, pasti melalui mekanisme persetujuan dari Direktorat Jenderal Peternakan hingga tanda tangan persetujuan dari Menteri Pertanian. "Kalau sampai atasan (Menteri) tidak tahu ya tidak mungkin, kalau sampai ada kerugian siapa yang akan tanggungjawab," kata Hifdzil.

Maka dia pun meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut kasus dugaan korupsi kuota impor daging ini hingga mengakar di Kementerian Pertanian. Dia meminta KPK jeli mengumpulkan fakta dan bukti keterlibatan Kementerian dalam kasus rasuah ini.

Sementara itu, KPK belum bisa memastikan pemanggilan pejabat-pejabat Kementerian Pertanian terkait kasus korupsi suap impor daging sapi. "Pokoknya ini masih kami penyidikan, ada langkah-langkahnya sesuai aturan, tunggu saja," kata Wakil Pimpinan KPK, Zulkarnain, siang tadi.

Menurut Zulkarnain ada beberapa pertimbangan yang diambil KPK untuk memanggil dan memeriksa pihak Kementerian Pertanian. Salah satunya jumlah tenaga penyidik KPK yang dirasanya terbatas.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan empat tersangka dalam kasus suap ini. Mereka adalah Juard Effendi, Arya Abdi Effendi selaku direktur PT Indoguna Utama, mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hakim Ishaaq, serta anak buah Luthfi.

Juard dan Arya dituding menyuap Luthfi senilai satu miliar rupiah guna pemenangan impor daging. Saat ini keempatnya ditahan ditempat yang berbeda untuk mempermudah proses pemeriksaan.

INDRA WIJAYA




Berita populer

Kata Tifatul Sembiring soal Ahmad Fathanah

Narkoba Artis: Semua Tamu Ditawari Inex

Ini yang Menyebarkan Hubungan Ariel dan Pramugari

Menteri Suswono Bisa Terseret Kasus Daging Impor?

Narkoba Artis: Undangan Pesta Lewat BBM

Ditanyai Soal Wanita, Senyum Luthfi 'Hilang'

Raffi Ahmad Ditetapkan Jadi Tersangka

Berita terkait

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

3 hari lalu

Novel Baswedan Sebut Jika Polda Metro Jaya Tahan Firli Bahuri Bisa jadi Pintu Masuk Kasus Lainnya

Novel Baswedan menjelaskan, jika Firli Bahuri ditahan, ini akan menjadi pintu masuk bagi siapa pun yang mengetahui kasus pemerasan lainnya.

Baca Selengkapnya

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

4 hari lalu

Kesaksian Permintaan Uang dari Syahrul Yasin Limpo Saat Jadi Mentan, untuk Perawatan Kecantikan Anak hingga Kado

Sejumlah pejabat Kementerian Pertanian dihadirkan sebagai saksi di sidang lanjutan dugaan pemerasan dan gratifikasi oleh Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

5 hari lalu

Dewas KPK Masih Proses Dugaan Pelanggaran Etika oleh Dua Pimpinan Komisi Antikorupsi

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi masih memeriksa dugaan pelanggaran etika oleh dua pimpinan KPK.

Baca Selengkapnya

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

6 hari lalu

Kuasa Hukum Syahrul Yasin Limpo Jelaskan Poin Keberatan terhadap Kesaksian Eks Ajudan Panji Harjanto

Kuasa hukum bekas Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo Djamaludin Koedoeboen, menuturkan poin keberatan terhadap kesaksian eks ajudan Panji Harjanto.

Baca Selengkapnya

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

6 hari lalu

Sidang Syahrul Yasin Limpo Ungkap Beberapa Rahasia, Termasuk Permintaan Firli Bahuri Rp 50 Miliar

Beberapa rahasia terungkap saat sidang Syahrul Yasin Limpo, termasuk adanya permintaan Rp 50 miliar dari Ketua KPK saat itu Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

10 hari lalu

Eks Ajudan Syahrul Yasin Limpo Ungkap Ada Permintaan Uang Rp 50 Miliar dari Firli Bahuri

Eks ajudan Syahrul Yasin Limpo mengetahui adanya permintaan uang sebesar Rp 50 miliar dari mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

26 hari lalu

Usut TPPU Syahrul Yasin Limpo, KPK Panggil Kepala Biro Umum Setjen Kementan

KPK memanggil Kabiro Umum Setjen Kementan sebagai saksi dalam penyidikan TPPU Syahrul Yasin Limpo.

Baca Selengkapnya

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

30 hari lalu

Usai Eksepsinya Ditolak Hakim, Syahrul Yasin Limpo: Saya akan Bertanggung Jawab

Hakim PN Tindak Pidana Korupsi menolak eksepsi bekas Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL), dalam perkara dugaan gratifikasi

Baca Selengkapnya

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

30 hari lalu

KPK Dalami Temuan Catatan Proyek Kementan dari Rumah Pengusaha Pakaian Dalam Hanan Supangkat

KPK menemukan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan proyek-proyek di Kementerian Pertanian saat menggeledah kediaman CEO PT Mulia Knitting Factory Hanan Supangkat.

Baca Selengkapnya

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

30 hari lalu

Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.

Baca Selengkapnya