LBH Konsumen Somasi Sekolah yang Komersilkan Pendidikan

Reporter

Editor

Senin, 2 Agustus 2004 13:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Konsumen akan mensomasi sekolah-sekolah yang mengkomersialisasikan pendidikan. Tindakan somasi ini berdasarkan pengaduan dari banyak orang tua siswa baru, termasuk pihak komite sekolah SMU Negeri 13 Jakarta Utara dan SMP Negeri 250 Jakarta Selatan. Hal itu dikatakan oleh Direktur LBH Konsumen Agus Rihat P. Manulu kepada wartawan saat konferensi pers di kantor LBH Konsumen Jakarta, Senin (2/8). "LBH Konsumen mengecam segala tindakan yang mengkomersialisasikan pendidikan yang mengakibatkan kerugian kepada para konsumen pendidikan, yakni murid dan orang tua murid," demikian bunyi somasi sesuai yang tertulis dalam pernyataan LBH Kesehatan.Pihak pelapor dari SMUN 13 Jakut, Adang Sutisna, memaparkan ada beberapa pelanggaran yang dilakukan pihak sekolah tersebut. Pertama, Anggaran Pendapatan Belanja Sekolah (APBS) tidak disusun sesuai dengan aturan yang ada, yaitu Keputusan Menteri Pendidikan Nasional no 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaran Persekolahan. "Dalam APBS tersebut, bantuan dari pemerintah tidak dapat diketahui oleh pihak komite skolah dan orang tua," papar Adang yang tercatat sebagai sekretaris komite sekolah SMUN 13 itu. Ketidaksesuaian ini, menurut dia, memberatkan siswa karena beban pembiayaan sekolah sepertinya dibebankan ke mereka.Selain itu, Adang menangkap indikasi mark up dalam realisasi APBS, khususnya untuk pengadaan prasarana dan sarana sekolah. Namun Adang mengaku belum dapat memaparkan jumlah nominal mark up yang dilakukan pihak sekolah. "Saat ini kami sudah punya buktinya namun kami masih ingin mengumpulkan bukti yang lebih banyak," ujarnya.LBH Konsumen menegaskan tindakan sekolah semacam itu bisa dikatakan tindakan melanggar hukum, yaitu Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 20/2003. "Setiap perbuatan yang bisa menimbulkan kerugian secara hukum dapat dikenai gugatan," tandas Agus mengutip pasal 1365-1367 KUHPerdata. Oleh karena itu, LBH Konsumen bersedia menerima pengaduan masyarakat yang dirugikan dalam hal pendidikan ke nomor hotline (021) 7260352-7205393.Rina Rachmawati,Andi Dewanto ? Tempo News Room

Berita terkait

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

1 hari lalu

Perlunya Contoh Orang Tua dan Guru dalam Pendidikan Karakter Anak

Psikolog menyebut pendidikan karakter perlu contoh nyata dari orang tua dan guru kepada anak karena beguna dalam kehidupan sehari-hari.

Baca Selengkapnya

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

1 hari lalu

Mayoritas Gaji Dosen di Bawah Rp 3 Juta, SPK: 76 Persen Terpaksa Kerja Sampingan

Hasil riset Serikat Pekerja Kampus: sebagian besar dosen terpaksa kerja sampingan karena gaji dosen masih banyak yang di bawah Rp 3 juta.

Baca Selengkapnya

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

1 hari lalu

Kisah Ki Hadjar Dewantara Sebelum Jadi Bapak Pendidikan: Wartawan Kritis Musuh Belanda

Sebelum memperjuangkan pendidikan, Ki Hadjar Dewantara adalah wartawan kritis kepada pemerintah kolonial. Ia pun pernah menghajar orang Belanda.

Baca Selengkapnya

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

1 hari lalu

Makna Logo Pendidikan Tut Wuri Handayani, Ada Belencong Garuda

Makna mendalam dibalik logo pendidikan Indonesia, Tut Wuri Handayani

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

2 hari lalu

KPK Sebut Dana BOS Paling Banyak Disalahgunakan dengan Modus Penggelembungan Biaya

Modus penyalahgunaan dana BOS terbanyak adalah penggelembungan biaya penggunaan dana, yang mencapai 31 persen.

Baca Selengkapnya

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

2 hari lalu

Politikus di Rusia Diguncang Silang Pendapat soal Isu Gay

Alexandr Khinstein menilai politikus yang bertugas di lembaga pendidikan atau anak-anak tak boleh penyuka sesama jenis atau gay.

Baca Selengkapnya

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

6 hari lalu

USAID Kerja Sama dengan Unhas, ITB dan Binus

Program USAID ini untuk mempertemukan pimpinan universitas, mitra industri, dan pejabat pemerintah

Baca Selengkapnya

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

7 hari lalu

Gibran Dorong Program CSR Lebih Banyak Diarahkan ke Sekolah-Sekolah

Gibran mengatakan para penerima sepatu gratis itu sebagian besar memang penerima program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta.

Baca Selengkapnya

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

7 hari lalu

KPPU: Penegakan Hukum Pinjol Pendidikan Masih Tahap Penyelidikan Awal

Pada Februari 2024, KPPU menyatakan memanggil empat perusahaan pinjol yang berikan pinjaman pendidikan kepada mahasiswa.

Baca Selengkapnya

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

12 hari lalu

Kemendikbudristek Buka Pendaftaran Calon Pendidik Tetap di Malaysia

Tenaga pendidik akan ditempatkan Kemendikbudristek di CLC yang berlokasi di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun.

Baca Selengkapnya