Terkait kasus suap-menyuap impor daging sapi, penyidik KPK melakukan penggeledahan di ruang Direktur Jenderal Peternakan di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta (31/1). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi S.P. mengatakan, pihaknya hari ini meneruskan proses pencarian barang bukti terkait dengan kasus suap impor daging yang diduga melibatkan Presiden Partai Keadilan SejahteraLuthfi Hasan Ishaaq. "Benar, Kamis ini kami meggeledah terkait kasus impor daging," katanya, di gedung KPK, Kamis, 31 Januari 2013.
Keempat tempat itu yakni Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian di Ragunan, Jakarta Selatan; kantor PT Indoguna Utama di Pondok Bambu, Jakarta Timur; rumah Arya Abdi Effendi pemilik PT Indoguna; serta kediaman Ahmad Fathanah di Apartemen Margonda City Kamar 605 di Jalan Margonda Raya, Depok, Jawa Barat.
Dalam kasus suap impor daging, KPK menetapkan empat tersangka. Selain Luthfi, KPK menetapkan Ahmad Fathanah, yang diduga orang dekat Luthfi. Keduanya diduga menerima pemberian uang dari pengurus PT Indoguna Utama, Arya Abdi Effendi dan Juard Effendi.
Perusahaan yang bergerak di bidang impor daging itu ditengarai mengucurkan uang sebesar Rp 1 miliar. Uang ini sendiri bagian dari Rp 40 miliar sebagai imbalan karena perusahaan berhasil memberikan izin kuota ini kepada PT Indoguna.
Selain menggeledah empat tempat, KPK mencegah satu orang. Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto mengatakan satu orang itu dari pihak swasta. "Satu orang dari pihak swasta kami sudah mintakan pencegahannya ke Imigrasi," ujarnya.
Bambang enggan membeberkan nama orang tersebut. Dia hanya memberikan petunjuk bahwa orang yang dicegah seperti nama keturunan kerajaan Jawa. "Namanya seperti ada ningrat-ningratnya," ujarnya. "Dia terkait dengan PT Indoguna."
Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memastikan bahwa perempuan yang dimaksud Bambang adalah Elda Devianne Adiningrat. Dia dicegah bersama Presiden Partai Keadilan SejahteraLuthfi Hasan Ishaaq.
Juru bicara Direktorat Jenderal Imigrasi Maryoto Sumadi mengatakan pencegahan keduanya tercantum dalam surat yang sama. Namun, dia tak mengetahui hubungan Devianne dalam kasus yang menjerat Luthfi. "Hanya ada identitasnya saja," ujar dia. Mereka dilarang bepergian ke luar negeri dari 30 Januari hingga 30 Juli 2013.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.
