TEMPO.CO, Surakarta - Sejumlah anggota Jaringan Peduli Perempuan dan Anak Kota Surakarta bersama Lingkar Advokasi untuk Perempuan (Link-AP) Jaringan Jawa Tengah dan Yogyakarta menggelar aksi mengecam kekerasan terhadap perempuan yang marak dilakukan oleh pejabat publik. Mereka menggelar spanduk yang terbuat dari sarung bantal di depan Balai Kota Surakarta, Kamis, 31 Januari 2013.
Juru bicara Link AP, Maria Sucianingsih, mengatakan bahwa kasus Bupati Garut Aceng Fikri dan Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo merupakan tamparan keras bagi para aktivis perempuan dan anak. "Tindakan tersebut dilakukan oleh pejabat publik yang seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat," katanya, di sela-sela aksi.
Menurut Maria, mereka mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Garut yang segera memakzulkan Bupati Aceng. Hanya saja, hingga saat ini pemakzulan yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Agung tersebut belum berujung pada pemecatan.
Sedangkan untuk kasus di Magelang, hingga saat ini belum ada tindakan konkret terhadap Wakil Wali Kota Magelang Joko Prasetyo. "Bahkan lembaga legislatif terkesan lemah," kata Maria. Menurutnya, DPRD Magelang dan Menteri Dalam Negeri harus bisa mengambil tindakan yang lebih tegas.
Salah satu aktivis, Dian Sasmita, mengatakan spanduk yang terbuat dari sarung bantal tersebut akan segera dikirim kepada Mendagri Gamawan Fauzi. Sarung bantal tersebut merupakan simbol bahwa masalah kekerasan dalam rumah tangga sudah menjadi ranah publik. "Apalagi jika dilakukan oleh pejabat publik," katanya.
Menurutnya, sarung bantal tersebut akan segera dikirim melalui pos. Sejumlah warga Surakarta juga telah memberikan dukungan melalui tanda tangan di sarung bantal tersebut. "Sarung bantal ini akan dikirim bersama surat yang berisi sikap kami," katanya.
AHMAD RAFIQ
Berita terkait
Pendaftaran IPDN Dibuka, Apa Saja Syarat dan Berkas Administrasinya?
10 hari lalu
Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang banyak diminati selain STAN.
Baca SelengkapnyaDukcapil DKI Jakarta Akan Nonaktifkan 92. 493 NIK Warga, Begini Cara Cek Status NIK Anda
14 hari lalu
Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta mengajukan penonaktifan terhadap 92.493 NIK warga Jakarta ke Kemendagri pekan ini
Baca SelengkapnyaIstri Anggota TNI Ditahan usai Bongkar Dugaan Perselingkuhan Suami, Perempuan Mahardhika: Darurat Pemahaman Gender
16 hari lalu
Perempuan Mahardhika mengatakan, polisi seharusnya melindungi perempuan seperti Anandira, korban perselingkuhan suami yang berani bersuara.
Baca SelengkapnyaIrjen Kemendagri Minta Pemda Lakukan Operasi Pasar
51 hari lalu
Tomsi Tohir berpesan kepada pemda jangan sampai hingga mendekati perayaan Idulfitri, harga komoditas, khususnya beras, belum terkendali
Baca SelengkapnyaAHY Beri Penghargaan untuk Dirjen Dukcapil
57 hari lalu
Ditjen Dukcapil menyediakan database kependudukan dalam aplikasi komputerisasi kegiatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaMendagri Ingatkan Peran Dukcapil Sangat Penting untuk Bangsa
28 Februari 2024
Data kependudukan sangat berguna untuk membuat analisis yang detil dalam perencanaan pembangunan
Baca SelengkapnyaPemda Diminta Koordinasi dengan Bulog Bantu Salurkan Beras SPHP
26 Februari 2024
Penyaluran beras SPHP dimaksimalkan sebanyak 200 ribu ton per bulan untuk periode Januari-Maret 2024.
Baca SelengkapnyaKorupsi IPDN, Eks Pejabat Kemendagri Dudy Jocom Dituntut 5 Tahun
22 Februari 2024
Dudy Jocom dituntut 5 tahun penjara dalam kasus korupsi pembangunan tiga kampus IPDN di Riau, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan
Baca SelengkapnyaStafsus Mendagri Hoiruddin Hasibuan Dikukuhkan Jadi Guru Besar Unissula
7 Februari 2024
Guru besar memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan kualitas pengabdian kepada bangsa dan negara Indonesia
Baca SelengkapnyaDebat Capres Singgung Isu Perempuan, Perhatikan 15 Bentuk Kekerasan Seksual
7 Februari 2024
Anies Baswedan saat debat capres soroti tiga persoalan seputar isu perempuan, yakni soal catcalling, pemenuhan daycare, kekerasan terhadap perempuan.
Baca Selengkapnya