Surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO, Bandung - Kegagalan tender sampul dan surat suara Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2013 yang berujung pada penunjukan langsung oleh Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat membuat khawatir Dede Yusuf. Wakil Gubernur Jawa Barat yang mencalonkan diri sebagai gubernur itu mempersoalkan kemungkinan kecurangan dari pencetakan surat suara. "Kalau dicetak 34 juta dari kebutuhan 32 juta surat suara, kita kan enggak tahu," katanya.
Menurut Dede, jumlah pencetakan surat suara sebanyak 32 juta lembar itu sangat banyak. "Orang KPK juga sempat bertanya ke saya karena jumlah surat suaranya terlalu banyak," ujarnya, setelah verifikasi harta kekayaan ke tim KPK yang datang ke rumah dinasnya di Bandung, Rabu, 22 Januari 2013.
Mantan bintang film dan iklan itu meminta semua pihak seperti Panitia Pengawas Pemilu Jawa Barat, inspektorat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tiap tim sukses dan sukarelawan, ikut mengawasi proses pencetakan surat suara.
Berdasarkan informasi dari Media Center KPU Jabar di situs resminya, KPU menunjuk tiga perusahaan, yaitu PT Balai Pustaka, Induk Koperasi Kepolisian RI, dan PT. Pura Barutama sebagai pencetak surat. Sebelumnya, mereka dinilai tidak memenuhi syarat oleh Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
KPU menilai waktu pembuatan surat suara sudah mepet dengan jadwal pemilihan 24 Februari 2013. Menurut mereka, ini akan berakibat pembagian cetakan surat suara tidak merata sesuai kesanggupan perusahaan dan jarak distribusi.
Surat suara untuk wilayah Bogor dan Priangan digarap PT Balai Pustaka dan Inkopol yang berada di Jakarta. Sedangkan surat suara untuk wilayah Cirebon akan dikerjakan PT Pura Barutama di Kudus, Jawa Tengah.
Total surat suara yang harus disiapkan sesuai daftar pemilih tetap sebanyak 32,536 juta lembar, ditambah 2,5 persen untuk cadangan. Total alokasi dana untuk pengadaan sampul surat suara senilai Rp 5 miliar.
