DPR Cari Hakim Agung Petarung  

Rabu, 23 Januari 2013 13:33 WIB

Sejumlah calon Hakim Agung menjalani rangkaian uji kelayakan dan kepatutan berupa tes tertulis pembuatan makalah di Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1). TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan tengah mencari calon hakim agung yang berani dan tegas membela putusannya. Penegasan itu disampaikan anggota Komisi Hukum DPR di tengah proses uji kelayakan dan kepatutan calon hakim agung, Rabu, 23 Januari 2013.

"Kalau dilihat dari potongannya, Bapak seperti bukan hakim petarung," ujar anggota Komisi Hukum, Bambang Soesatyo, kepada seorang calon hakim, Sri Mulyanto.

Dikomentari seperti itu, Mulyanto tidak menjawab. Pria bertubuh kurus dengan rambut beruban itu hanya tertawa kecil.

Meski diragukan, Mulyanto menjawab tegas ketika diminta pendapatnya mengenai perlu-tidaknya hukuman mati.

"Soal putusan hukuman mati, hakim seharusnya bertanggung jawab dan melihat dari segi manfaatnya," ujar dia. Manfaat yang ia maksud adalah: penegak hukum jangan terburu-buru memvonis seorang terdakwa dengan hukuman mati.

"Kalau keburu dihukum mati, tetapi ternyata peninjauan kembalinya tidak memenuhi, berarti malah jadi kesimpangsiuran hukum," kata Mulyono. Ia pun menegaskan, asas kemanfaatan berkaitan dengan profesionalisme seorang hakim.

Hari ini Komisi Hukum mengakhiri rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon hakim agung. Dari 24 calon, nantinya akan dipilih delapan orang calon. Proses pemilihan dilakukan melalui cara voting, dengan masing-masing anggota Dewan memilih maksimal delapan calon hakim.

SATWIKA MOVEMENTI

Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

12 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

12 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

13 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

5 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya