Dapat Rp 500 Juta, Bupati Ini Lapor KPK
Senin, 21 Januari 2013 14:45 WIB
TEMPO/Seto Wardhana
TEMPO.CO , Jakarta - Bupati Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti, melaporkan gratifikasi yang diterimanya senilai Rp 500 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 21 Januari 2013. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku menerima gratifikasi tersebut dalam resepsi pernikahannya, 15 Desember 2012. "Sebagai pejabat publik, saya wajib melaporkan hajatan yang dilaksanakan dan apa yang saya terima di dalamnya," ujar perempuan 37 tahun itu saat mendatangi kantor KPK, Senin, siang. Ni Putu menuturkan gratifikasi yang diterima juga berupa barang, seperti tas, souvenir, serta arca perunggu. Semua bentuk gratifikasi itu diboyong ke komisi antikorupsi. "Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti dan disembunyikan." Ni Putu Eka Wiryastuti menikah dengan Bambang Aditya di Bali pada Desember lalu. Ni Putu adalah bupati perempuan pertama di Bali yang terpilih pada Februari 2012. Anak mantan Bupati Tabanan Nyoman Adi Wiryatama itu mengawali kariernya sebagai anggota DPRD Tabanan. KPK pernah merilis bahwa jumlah hadiah pernikahan yang wajar untuk pejabat adalah Rp 1 juta. KPK pada awal tahun ini merilis laporan gratifikasi pejabat publik pada 2012. Hasilnya, masih banyak daerah yang minim laporan gratifikasinya. Bahkan, ada yang hanya dua laporan selama setahun. Pejabat Kementerian Keuangan yang paling sering melapor ke KPK soal hadiah yang mereka terima. TRI SUHARMAN
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
1 jam lalu
Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan
Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.
Baca Selengkapnya
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
14 jam lalu
IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik
Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.
Baca Selengkapnya
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
14 jam lalu
KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?
Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.
Baca Selengkapnya
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
20 jam lalu
Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan
KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.
Baca Selengkapnya
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
23 jam lalu
Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan
Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.
Baca Selengkapnya
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
1 hari lalu
Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan
Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.
Baca Selengkapnya
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
1 hari lalu
Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.
Baca Selengkapnya
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
1 hari lalu
Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan
Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.
Baca Selengkapnya
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
1 hari lalu
KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu
KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.
Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
1 hari lalu
KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca Selengkapnya
Rekomendasi
1 jam lalu
11 jam lalu
16 jam lalu
17 jam lalu
18 jam lalu
19 jam lalu
22 jam lalu
1 hari lalu
1 hari lalu
1 hari lalu