Dapat Rp 500 Juta, Bupati Ini Lapor KPK  

Reporter

Senin, 21 Januari 2013 14:45 WIB

TEMPO/Seto Wardhana

TEMPO.CO, Jakarta - Bupati Tabanan, Bali, Ni Putu Eka Wiryastuti, melaporkan gratifikasi yang diterimanya senilai Rp 500 juta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin, 21 Januari 2013. Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengaku menerima gratifikasi tersebut dalam resepsi pernikahannya, 15 Desember 2012.

"Sebagai pejabat publik, saya wajib melaporkan hajatan yang dilaksanakan dan apa yang saya terima di dalamnya," ujar perempuan 37 tahun itu saat mendatangi kantor KPK, Senin, siang.

Ni Putu menuturkan gratifikasi yang diterima juga berupa barang, seperti tas, souvenir, serta arca perunggu. Semua bentuk gratifikasi itu diboyong ke komisi antikorupsi. "Ini bukan sesuatu yang harus ditakuti dan disembunyikan."

Ni Putu Eka Wiryastuti menikah dengan Bambang Aditya di Bali pada Desember lalu. Ni Putu adalah bupati perempuan pertama di Bali yang terpilih pada Februari 2012. Anak mantan Bupati Tabanan Nyoman Adi Wiryatama itu mengawali kariernya sebagai anggota DPRD Tabanan. KPK pernah merilis bahwa jumlah hadiah pernikahan yang wajar untuk pejabat adalah Rp 1 juta.

KPK pada awal tahun ini merilis laporan gratifikasi pejabat publik pada 2012. Hasilnya, masih banyak daerah yang minim laporan gratifikasinya. Bahkan, ada yang hanya dua laporan selama setahun. Pejabat Kementerian Keuangan yang paling sering melapor ke KPK soal hadiah yang mereka terima.

TRI SUHARMAN

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

1 jam lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

14 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

14 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

20 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

23 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya