Soal Pemindahan Ibu Kota, SBY Belum Bicara dengan Jokowi

Reporter

Editor

Zed abidien

Sabtu, 19 Januari 2013 15:36 WIB

Petugas Dinas Kebersihan DKI Jakarta membersihkan sisa tanah bekas banjir di sekitar kawasan Bundaran HI, Jakarta, Sabtu (19/1). Paska banjir besar yang melanda kawasan tersebut, aktivitas warga mulai normal kembali. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Walau tidak tabu, bahkan mendorong masyarakat untuk berdiskusi tentang kemungkinan pemindahan ibu kota, ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum pernah melontarkan diskusi ini secara langsung kepada Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

"Dengan Jokowi belum pernah dibahas," kata Velix Wanggai, Staf Khusus Presiden bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah, saat dihubungi melalui telepon, Sabtu, 19 Januari 2013.

Menurut Velix, sejauh ini SBY baru mengajukan skenario pembenahan total ibu kota kepada Jokowi. "Dari penanganan banjir, tata ruang wilayah, permukiman di sekitar bantaran kali, kemacetan, juga transportasi," ujar dia.

Artinya, walau belum memilih salah satu dari tiga opsi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih condong ke opsi skenario pertama. Opsi tersebut yaitu mempertahankan Jakarta sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, sekaligus kota ekonomi dan perdagangan, dengan konsekuensi pembenahan. "Itu masih pilihan yang realistis bagi presiden," kata Velix.

Wacana pemindahan ibu kota kembali bergulir seiring dengan masa tanggap darurat banjirnya Jakarta. Ternyata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tabu untuk membicarakan wacana ini kembali. "Sejak 2009 lalu, Presiden terbuka dan tidak tabu untuk berdiskusi atas wacana perpindahan ibu kota negara. Menurut Presiden, Jakarta tidak bisa lagi menampung interaksi manusia dan lingkungannya," kata Velix.

Ia pun menuturkan Presiden pernah melontarkan ajakan diskusi tentang pemindahan ibu kota pada 2 Desember 2009 lalu di Palangkaraya pada acara pembukaan Rapat kerja Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). Kemudian ditegaskan kembali beberapa kali pada Buka Bersama dengan pimpinan media massa pada 9 Agustus 2010, dan di acara Hipmi (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) pada awal September 2010.

Ada tiga opsi atau skenario yang bisa dipilih. Pertama, ibu kota tetap di Jakarta tetapi dibenahi secara total. Kedua, ibu kota tetap di Jakarta tetapi pusat pemerintahan pindah ke lokasi lain. Ketiga, dibangunnya ibu kota yang sama sekali baru.

ARYANI KRISTANTI


Berita terkait

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

10 Desember 2018

Perkiraan Cuaca BMKG: Hujan dan Petir Akan Melanda Jakarta

BMKG membuat perkiraan cuaca dimana hujan disertai petir dan angin kencang akan melanda Jakarta.

Baca Selengkapnya

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

7 Desember 2018

Korban Crane Ambruk di Kemayoran Jadi Pengungsi Sementara

Operator crane ambruk menyewa sebuah rumah untuk ditempati keluarga Husin yang rumahnya rusak tertimpa crane.

Baca Selengkapnya

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

5 Desember 2018

Anies Baswedan Buat Aturan Baru, Tim Pembebasan Lahan Dapat Honor

Pergub 127 yang diteken Gubernur Anies Baswedan diharapkan mampu mempercepat program pembebasan lahan yang selama ini tersendat.

Baca Selengkapnya

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

23 Oktober 2018

Bos Sarana Jaya Ingin Sulap Tanah Abang Seperti SCBD 8 Tahun Lagi

Desain penataan Tanah Abang menjadi seperti kawasan SCBD Jakarta, masih digarap dan ditargetkan selesai tahun ini

Baca Selengkapnya

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

22 Oktober 2018

DKI Bantah Gunungan Sampah Muara Baru Imbas Konflik dengan Bekasi

Dinas LH menjelaskan tumpukan sampah karena truk di Jakarta Utara sedang perawatan oleh agen tunggal pemegang merek (ATPM).

Baca Selengkapnya

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

22 Oktober 2018

Dinas LH: DKI Tetap Butuh Bantargebang Meski ITF Sunter Dibangun

ITF Sunter hanya mengelola 2.200 ton sampah per hari dan 10 % residu harus dibuang ke Bantargebang.

Baca Selengkapnya

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Koalisi Masyarakat Dukung Rencana DKI Stop Eksploitasi Air Tanah

Penghentian eksploitasi air tanah, kata Koalisi Masyarakat, bisa menekan penurunan permukaan tanah di Ibu Kota.

Baca Selengkapnya

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

16 Oktober 2018

Pemerintah DKI Susun Aturan Penghentian Eksploitasi Air Tanah

DKI mengusulkan anggaran Rp 1,2 triliun untuk perluasan jaringan pipa air bersih menekan eksploitasi air tanah.

Baca Selengkapnya

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

1 Oktober 2018

Rekayasa Lalu Lintas, Jalan Wahid Hasyim Bakal Satu Arah

Uji coba rekayasa lalu lintas dilakukan pada 8 Oktober hingga 23 Oktober nanti.

Baca Selengkapnya

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

13 September 2018

Siap-siap Musim Hujan, 129 Kelurahan di DKI yang Terancam Banjir

Balai Besar menjelaskan, wilayah yang berpotensi terendam banjir di Jakarta berada di daerah aliran sungai yang belum dinormalisasi.

Baca Selengkapnya