Ketua Baleg DPR Tidak Ingin Jadi Caleg Lagi  

Reporter

Rabu, 9 Januari 2013 18:19 WIB

Anggota Komisi II DPR, Ignatius Mulyono. ANTARA/Puspa Perwitasari

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat, Ignatius Mulyono, menyatakan tidak akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota parlemen pada Pemilu 2014. Surat permohonan ini sudah disampaikan kepada pemimpin Fraksi Partai Demokrat.

"Sudah cukup saya mengabdi," kata Mulyono kepada Tempo, di kompleks parlemen Senayan, Rabu, 9 Januari 2012.

Ia menyatakan sudah menjadi anggota Dewan sejak 1998. Sampai 2014, Mulyono telah 16 tahun menjadi penghuni Senayan. Mulyono terpilih melalui daerah pemilihan Jawa Tengah III yang meliputi Kabupaten Blora, Pati, Grobogan, dan Rembang.

Mulyono mengungkapkan, meskipun sudah mengajukan permohonan, keputusan tetap ada di tangan partai. Anggota Komisi Pemerintahan DPR ini menyatakan siap melaksanakan apa pun keputusan partai. Selain dirinya, Mulyono menjelaskan, ada dua anggota Fraksi Demokrat lain yang juga tidak mencalonkan kembali.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat Nurhayati Ali Assegaf menyatakan ada sejumlah anggotanya yang tidak mencalonkan diri kembali. Namun, Nurhayati tidak bersedia menjelaskan siapa saja anggota yang tidak bertarung kembali pada Pemilu 2014 itu.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

9 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya