Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. TEMPO/Subekti
TEMPO.CO, Jakarta - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengklaim tidak mengumpulkan dan meminta dana politik dari anggotanya di Dewan Perwakilan Rakyat RI. PPP mengklaim sebagai partai tua yang tetap ala kadarnya sehingga tidak membutuhkan biaya besar dalam kegiatannya. Proses politik partai diserahkan pada kader-kadernya di daerah yang diklaim menggunakan dana pribadi kader tersebut. "Tidak ada dana dari anggota di DPR dan DPRD. Setiap calon legislatif berusaha sendiri-sendiri," kata anggota Badan Anggara DPR RI dari fraksi PPP, Epyardi Asda, saat dihubungi, Jumat, 4 Januari 2013.
Ia membantah ada anggota PPP di Banggar atau komisi yang melakukan penyelewengan anggaran untuk dana politik. Menurut dia, dana politik partai berasal dari kantong pribadi tiap kadernya berupa iuran wajib dan atau sumbangan sukarela. Bahkan, biaya operasional dan kegiatan di Dewan Perwakilan Pusat, menurut Epyardi, diambil dengan memotong gaji anggota DPP yang menjadi legislator. "Setiap bulannya sekitar Rp 7,5 juta per orang," kata dia.
Ia juga membandingkan PPP dengan beberapa partai besar lainnya. Menurut dia, PPP bukan partai yang kerap melakukan acara ceremony dengan biaya besar. PPP sangat minim mengadakan acara dan cenderung melakukan kegiatan rutin biasa. Hal ini juga didasarkan pada minimnya anggaran partai untuk melakukan kegiatan lain."Enggak seperti partai lain, bolak-balik bikin kongres besar. Kita enggak mampu," kata dia.
Dugaan pengumpulan dana politik partai dari anggota Banggar berasal dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang melansir ada 17 orang anggota Banggar yang memiliki rekening dengan transaksi mencurigakan. Dalam rekening tersebut, ada beberapa transaksi dalam jumlah besar hingga RP 200 juta hingga Rp 400 juta. Angka ini jauh dari total gaji yang normal diterima seorang anggota Banggar DPR RI. Bahkan, di antaranya transaksi tersebut dikirim dalam bentuk dolar Amerika.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia juga menduga adanya peran anggota Banggar sebagai pengumpul dana politik partainya. Bahkan, Formappi menilai para anggota Banggar tersebut menjadi tempat cuci uang sebelum dana tersebut masuk ke kas partai dalam bentuk sumbangan sukarela.
