TEMPO.CO, Jakarta - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan rapor merah atas kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohamammad Nuh. Mereka menilai sikap ngeyel pemerintah dalam memaksakan perubahan kurikulum merupakan sebuah kesalahan.
"Daripada ganti kurikulum lebih baik ganti menteri," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti di Kantor ICW, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Desember 2012. Ia menyatakan, perubahan kurikulum bukan obat untuk menyembuhkan penyakit kronis pendidikan.
Menurut dia, pemaksaan kurikulum baru yang akan diterapkan Juli 2013 merupakan bentuk kekerasan. Saat ini justru guru yang harus dibenahi. Sejak reformasi, kualitas pendidikan Indonesia terus menurun. Bahkan, katanya, kualitas pendidikan Indonesia di bawah Vietnam.
FSGI juga merekomendasikan agar pemerintah segera menghentikan berbagai kebijakan pendidikan yang berorientasi proyek. Pendidikan, kata dia, harus berorientasi pada peningkatan kapasitas murid, guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah.
Ia mencontohkan, pada 2008 Kementerian mengeluarkan kebijakan pengadaan buku digital dengan membeli hak cipta buku Rp 125 juta untuk 15 tahun. Namun, tahun depan pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pengadaan buku baru dan dibagikan secara gratis.
Saat berkunjung ke Tempo dua hari lalu, Menteri Pendidikan Mohammad Nuh mengatakan, sebenarnya ia tak ingin mengubah kurikulum. Tapi, akan berisiko kalau pihaknya tak mengubah kurikulum, yakni hilangnya satu generasi dalam bonus demografi Indonesia.
Sesuai dengan pertumbuhan populasi, Indonesia sejak 2010 hingga 2035 sedang mengalami bonus demografi. Tapi ternyata dari hasil evaluasi Kementerian Pendidikan, kurikulum yang ada belum mampu mempersiapkan generasi untuk tiga dasawarsa lagi.
"Kalau terlambat, taruhannya ada sekitar 20 juta anak yang hilang atau satu tahun momen pembelajaran)," ujar Nuh. Angka 20 juta diambil dari empat jenjang pendidikan yang akan menggunakan kurikulum 2013 yaitu kelas 1,4,7 dan 10.
Sehingga akan ada empat jenjang pendidikan yang kehilangan kesempatan untuk menjadi sosok yang kreatif dan siap dengan tantangan zaman. Sebab, kurikulum 2013 diharapkan bisa membuat siswa jadi sering bertanya, menggunakan nalar, bereksperimen dan mampu mengkomunikasikan pendapatnya.
"Ini momentum, kalau tidak dimanfaatkan betul akan rugi," katanya. Maka Kementerian berusaha membuat kurikulum yang bisa digunakan tak hanya dalam satu periode kekuasaan seorang menteri. "Rasa-rasa bisa 15 tahun," kata Nuh.
ARIS ANDRIANTO | SUNDARI
Berita terkait
Jawab Permendikbud yang Baru, Kepala Pusdiklat Kwarnas: Pembinaan Pramuka Tetap Kuat
30 hari lalu
Penilaian ini berbeda dari pernyataan sikap Sekretaris Jenderal Kwarnas Gerakan Pramuka periode 2018-2023, Mayjen TNI (Purn) Bachtiar Utomo.
Baca SelengkapnyaKetua Kwarda Ini Setuju Pramuka Tidak Wajib di Sekolah, Kenapa?
32 hari lalu
Ekstrakurikuler Wajib Pendidikan Kepramukaan pun dianggapnya rancu dengan Pendidikan Karakter Profil Pelajar Pancasila.
Baca SelengkapnyaPeraturan Baru Menteri Nadiem Soal Pramuka, Kemendikbudristek Tegaskan Ini
32 hari lalu
Penjelasan menyusul hangatnya perbincangan mengenai Pramuka beberapa hari belakangan menyusul terbitnya Peraturan Mendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaApa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya
22 Agustus 2023
Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?
Baca SelengkapnyaMembedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat
6 Agustus 2023
Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.
Baca SelengkapnyaMenengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya
20 Juli 2023
Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.
Baca SelengkapnyaRincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya
13 Juli 2023
Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.
Baca SelengkapnyaMenilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013
12 Juli 2023
Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013
Baca SelengkapnyaFSGI Catat Setiap Pekan Terjadi 1 Kekerasan Seksual di Sekolah
3 Juni 2023
Selama awal 2023, telah terjadi 22 kasus kekerasan seksual di lingkungan sekolah dengan jumlah korban 202 anak.
Baca SelengkapnyaMWA UNS Tetap Gelar Pelantikan Rektor, Kemendikbud: Acara itu Ilegal
6 April 2023
Kemendikbud mengatakan acara pelantikan yang dilakukan MWA UNS adalah ilegal.
Baca Selengkapnya