Puluhan wartawan mengerubuti Bupati Garut Aceng Fikri di Markas Polisi Daerah Jawa Barat di Bandung, Senin (10/12). Aceng Fikri diperiksa terkait dugaan penipuan yang dilaporkan calon wakil bupati yang urung menjabat namun telah menyetorkan sejumlah uang. TEMPO/Prima Mulia
TEMPO.CO , Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia menyatakan siap memeriksa pemakzulan Bupati Garut, Aceng HM Fikri oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Mahkamah Agung masih menunggu laporan pemakzulan dari DPRD Garut.
"Biasanya ada batas waktu antara 14 hari sampai satu bulan laporan pemakzulan itu harus dikirim," kata Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko saat dihubungi Tempo, Jumat 21 Desember 2012.
Pemakzulan, Djoko melanjutkan, sudah diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang telag diubah dalam Undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pemerintahan daerah. Disebutkan, jika seorang pemimpin daerah sudah tidak dipercaya oleh rakyat maka DPRD bisa melakukan pemakzulan.
Jika laporan pemakzulan dari DPRD Garut sudah masuk ke MA, maka Ketua Muda Urusan Lingkungan Tata Usaha Negara akan membentuk majelis hakim yang akan memeriksa putusan ini. "Biasanya majelis hakimnya terdiri dari tiga sampai lima hakim," kata Djoko.
Majelis hakim itu, kata Djoko, akan menentukan hasil pemeriksaan laporan dalam bentuk putusan. Putusan ini hanya ada dua pilihan, yakni putusan pemakzulan Aceng sudah tepat atau tidak. "Ya kita tunggu saja," kata Djoko.
Kemarin, sebagian besar fraksi di DPRD meminta Aceng mundur dari kursi orang nomor satu di Garut. Hari ini, rencananya anggota dewan memakzulkan Aceng.
Hasil penelusuran panitia khusus DPRD dengan tegas menyatakan Aceng melanggar Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan. Dia menikah secara siri dengan Fani Octora tanpa terdaftar di kantor agama dan tanpa izin istri pertama. Perbuatan Aceng juga melanggar etika dan sumpah janji jabatan sebagai kepala daerah seperti yang tertuang dalam pasal 27 dan 110 Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah.
