TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Ahmad Mubarok, mengatakan bahwa Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat tak menginformasikan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, soal pencopotan Ruhut Sitompul. Menurut dia, hal ini tak perlu diketahui oleh SBY.

"Pak SBY tidak mau mencampuri soal seperti itu. Jangankan pergeseran, waktu pembentukan kepengurusan saja beliau tidak mau ikut campur," ujarnya saat dihubungi Tempo, Jumat, 14 Desember 2012.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustopa, mengatakan bahwa pihaknya mencopot Ruhut Sitompul dari jabatannya di DPP Partai Demokrat. Pencopotan ini, menurut dia, dilakukan untuk melengkapi persyaratan verifikasi partai yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum.

Sedangkan Ruhut sendiri mengatakan bahwa ia dicopot karena dirinya vokal mendorong Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum untuk turun dari jabatannya setelah disebut-sebut terlibat kasus korupsi Hambalang dan Wisma Atlet SEA Games.

Anas juga dikatakan menggunakan uang korupsi itu untuk membiayai pemenangannya di Kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010. Semua tuduhan itu telah dibantah oleh Anas.

Mubarok mengatakan, pencopotan Ruhut merupakan hak prerogatif DPP Partai Demokrat. Menurut dia, DPP tak perlu memberitahukannya kepada Dewan Pembina, maupun Dewan Kehormatan. "Kalau dipecat dari keanggotaan partai, baru harus dari keputusan Dewan Kehormatan," ujarnya.

Dia mengatakan, pencopotan ini adalah hasil evaluasi DPP Partai Demokrat. Menurut dia, DPP menganggap suara Ruhut kerap tak senada dengan kader lainnya. "DPP punya pertimbangan bagaimana mengatur agar suara musiknya harmonis," ujarnya.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengatakan bahwa kebengalan Ruhut merupakan salah satu alasan dia dicopot dari DPP. "Dia kan orang yang tidak bisa diatur. Siapa yang bisa atur dia? Waktu di Golkar juga begitu," katanya.

FEBRIYAN