Di Bima, Mobil Dinas Bupati Harganya Rp 1 Miliar

Reporter

Rabu, 12 Desember 2012 22:40 WIB

Wilayah Kabupaten Bima (diberi warna merah) Nusa Tenggara Barat. wikimedia.org

TEMPO.CO, BIMA -Pemerintah Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat mengusulkan anggaran dana Rp 1 miliar untuk pengadaan mobil dinas Bupati masa jabatan 2010-2015. Jika disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bima, maka mobil Toyota Camry yang kini digunakan bupati akan segera diganti.

"Sekretaris daerah Bima mengusulkan pembelian mobil dinas bupati senilai Rp 1 miliar. Tapi dewan nanti memeriksa terlebih dahulu kondisi kendaraan. Kalau sudah lebih dari lima tahun memang selayaknya diganti," kata Wahyudin, anggota DPRD dari Partai Golkar, Rabu, 12 Desember 2012.

Sekretaris Daerah Bima, Maskur MS mengatakan pembelian mobil dinas tersebut sudah sesuai dengan peraturan. "Jadi tidak perlu dipermasalahkan," katanya. Maskur juga mengatakan, siapapun yang menjadi Bupati, pembelian mobil baru tetap akan dilakukan. "Jika tidak diganti justru tidak menghormati pejabat baru nanti," tambahnya.

Asisten II Bidang Pembangunan M Taufik mengatakan mobil dinas pemerintahan di atas lima tahun selayaknya diganti. "Penggantian itu sesuai aturan. Sepanjang aturannya jelas kita alokasikan anggaran untuk pembelian itu," kata Taufik disela acara pembahasan dengan komisi II DPRD Kabupaten Bima.

Bupati Bima saat ini memiliki lima mobil operasional. Satu jenis sedan merk Toyota Camry, satu Toyota Fortune, satu Hi Lux, satu Honda X-Trail dan satu Clorado. Mobil sedan Toyota Camry akan segera memasuki masa pakai lima tahun pada 2013 mendatang. "Yang Fortune belum akan diganti karena belum lima tahun," kata Taufik.

Jika disetujui, maka anggaran APBD Kabupaten Bima sekitar Rp 1 miliar akan dialokasikan untuk pembelian mobil tersebut. "Belum tahu mobil merk apa yang akan dibeli. Yang penting jenisnya," katanya.

AKHYAR M NUR

Berita terpopuler lainnya:
Penghina Habibie: LB Moerdani Itu Kawan Dekat Saya

Hina Habibie, Mengapa Eks Menteri Malaysia Ogah Minta Maaf?

Menghina Habibie, Ini Tujuan Zainudin Maidin
Begini Penghina Habibie Respons Protes DPR
Alasan Eks Menteri Malaysia Hina Habibie

Berita terkait

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

7 April 2023

Alasan Pemerintah Larang Kendaraan atau Mobil Dinas untuk Mudik

Pemerintah melarang penggunaan kendaraan termasuk mobil dinas untuk mudik lebaran. Bagaimana menurut KPK dan Ombudsman?

Baca Selengkapnya

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

7 April 2023

Mobil Dinas Dilarang Buat Mudik, Ini Sanksinya Menurut Peraturan Pemerintah

Sejumlah kepala daerah telah melarang ASN menggunakan mobil dinas untuk mudik Lebaran. Lantas apa sanksi bagi mereka yang melanggar?

Baca Selengkapnya

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

7 April 2023

Sederet Kepala Daerah Larang ASN Gunakan Mobil Dinas Buat Mudik Lebaran

Sejauh ini Menteri PANRB belum mengeluarkan beleid baru soal larangan mobil dinas. Namun sederet kepala daerah telah menerapkan larangan tersebut.

Baca Selengkapnya

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

6 November 2022

Bekas Pejabat Masih Kuasai Motor dan Mobil Dinas

Menurut KPK, ada dua mobil dinas dan 37 sepeda motor dinas yang dikuasai sejumlah bekas pejabat di Ternate yang mestinya sudah ditarik.

Baca Selengkapnya

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

8 Agustus 2022

Mobil Pelat RFH Berulah, Mobil Dinas PJR Polisi Ditabrak di Tol Pancoran

Saat polisi PJR berinisial G menghampiri mobil pelat RFH, pengemudi bernama JFA malah menabrak petugas dan mobil dinas PJR di Jalan Tol Pancoran.

Baca Selengkapnya

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

25 April 2022

Alasan Gubernur Gorontalo Izinkan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Menurut Rusli Habibie, meski KPK melarang dia tetap akan memperbolehkan mobil dinas digunakan untuk Mudik Lebaran 2022 oleh pejabat di Gorontalo.

Baca Selengkapnya

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

21 Mei 2021

Pelat Nomor Khusus Mobil Anggota DPR, Formappi: Mereka Ingin Terlihat Mentereng

Peneliti Formappi Lucius Karus mempertanyakan urgensi adanya pelat nomor khusus mobil anggota DPR

Baca Selengkapnya

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

27 Agustus 2019

Pejabat Diminta Tak Sering Pakai Mobil Dinas di Ibu Kota Baru

Salah satu kebijakan yang mesti dipikirkan pemerintah adalah menekan pemanfaatan mobil dinas di ibu kota baru.

Baca Selengkapnya

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

30 Juli 2019

Kadin Usul Kendaraan Dinas Menteri Jokowi Diganti Mobil Listrik

Menurut Kadin, pemerintah bukan hanya perlu memberikan insentif fiskal, tapi juga memberi contoh untuk mempromosikan mobil listrik.

Baca Selengkapnya

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

11 Mei 2019

KPK Ingatkan Pejabat Tak Gunakan Mobil Dinas Saat Mudik Lebaran

KPK mengingatkan kepada pimpinan instansi agar melakukan pelarangan terhadap pemakaian mobil dinas untuk kepentingan pribadi.

Baca Selengkapnya