Bupati Kabupaten Garut H Aceng M Fikri. ANTARA/Agus Bebeng
TEMPO.CO, Bandung - Juru bicara Polda Jawa Barat Komisaris Besar Martinus Sitompul memastikan polisi tetap melanjutkan penyidikan kasus dugaan penipuan oleh Bupati Garut Aceng Fikri, dan Asep Maher. Perdamaian kedua pihak dan pencabutan laporan oleh pelapor, Asep Rahmat, tak otomatis berarti penyidikan dihentikan.
"Kecuali kalau dalam perkara tersebut, penyidik tidak menemukan cukup bukti. Tapi kalau hasil pemeriksaan perkara justru meyakinkan, penyidikan ya tetap dilanjutkan," ujarnya saat dihubungi Rabu, 12 Desember 2012.
Menambah keterangannya, Martinus mengirim pesan pendek berisi cuplikan hukum acara penyidikan untuk kasus pidana umum seperti penipuan. Delik pidana penipuan, kata dia, sejatinya delik pidana murni dan bukannya delik aduan.
Berdasarkan Undang-undang Hukum Acara Pidana, menurut Martinus, penyidikan suatu perkara bisa dihentikan dengan beberapa alasan. Pertama, perkaranya bukan tindak pidana. Kedua, perkara tersebut tak cukup bukti. Ketiga, alasan demi hukum lantaran tersangka meninggal dunia atau kasusnya sudah kadaluarsa atau perkaranya sudah dilaporkan di tempat lain.
Mei lalu, Asep Rahmat mengadukan Aceng dan Maher dalam kasus dugaan penipuan dan pemerasan ke Polda Jawa Barat. Asep mengaku menyetor duit pelicin US$ 25 ribu dolar dari total Rp 1,4 miliar setelah diiming-imingi para terlapor bahwa dia bakal menjadi calon kuat Wakil Bupati Garut pengganti Dicky Chandra.
Namun, iming-iming itu tak terbukti dan uang US$ 25 ribu amblas. Namun, setelah para saksi, termasuk Aceng dan Maher, diperiksa konfrontasi dengan pelapor, Asep Rahmat tiba-tiba sepakat berdamai dengan Aceng dan Maher. Rencana pencabutan laporan pun disepakati Asep Rahmat asalkan para terlapor membayar dia Rp 400 juta. Surat pencabutan laporannya sendiri belum disampaikan Asep Rahmat ke polisi. Sebelumnya, Aceng juga berhasil berdamai dengan jandanya yang dicerai setelah 4 hari, Fany Octora.
