Wali Kota Depok Naik Sepeda Motor ke KPK

Reporter

Editor

Rini Kustiani

Selasa, 11 Desember 2012 16:05 WIB

Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail Masuk Balai Kota Depok dengan menggunakan motor dari rumahnya, Selasa (12/6). TEMPO/Ilham Tirta

TEMPO.CO, Jakarta - Fenomena pejabat mengendarai sepeda motor untuk menembus kemacetan Jakarta tampaknya semakin populer. Kali ini dilakukan oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail saat menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 11 Desember 2012.

Menggunakan sepeda motor Honda Supra berwarna hitam, Nur Mahmudi lantas memasuki halaman KPK. Dia kemudian diserbu wartawan yang tengah berada lebih dahulu di tempat tersebut. Mahmudi hanya tersenyum dan membenarkan bahwa dirinya mengendarai sepeda motor untuk menembus kemacetan.

Dia mengatakan, di Depok, penggunaan kendaraan dinas dilarang pada hari Selasa. "Kami hanya naik mobil pribadi atau naik sepeda motor pribadi saja," ujarnya.

Tak lama berselang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga tiba di KPK. Dia menjelaskan kedatangannya untuk menghadiri undangan hasil survei integritas pelayanan sektor publik. "Pak Gubernur sibuk, beliau ada rapat yang belum selesai, jadi saya gantikan," kata Ahok.

TRI SUHARMAN

Berita terpopuler lainnya:
Di Malaysia, Habibie Dianggap Pengkhianat Bangsa
Habibie Pengkhianat Bangsa, Ini Tulisan Lengkapnya
SBY Marah, Alex Noerdin di Amerika Serikat
Disebut Pengkhianat Bangsa, Habibie Center Santai
Empat Gubernur Mangkir, SBY Marah

Hari Antikorupsi Nur Mahmudi Ismail

Berita terkait

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

18 Desember 2023

Lelang Barang KPK Sitaan Hasil Gratifikasi, Begini Syarat dan Cara Mengikuti Lelangnya

KPK menggelar lelang atas barang sitaan hasil gratifikasi dalam Hakordia 2023. Begini tata cara dan syarat mengikuti lelangnya.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Ahli Hukum Nilai Kejagung Kurang Greget Tangani Kasus Korupsi

Ahli Hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) khususnya dalam pemberantasan korupsi kurang greget.

Baca Selengkapnya

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

13 Desember 2023

Momentum Hakordia, Pengamat Nilai Penanganan Kasus Korupsi oleh Polri Masih Mengecewakan

Herdiansyah Hamzah menulai kinerja Polri dalam pemberantasan korupsi yang masih mengecewakan publik jika dilihat secara kualitatif.

Baca Selengkapnya

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

12 Desember 2023

KPK Beri Skor 95,75 untuk Pencegahan Korupsi di DKI, Heru Budi: Kita Sudah di Zona Tertinggi

Ini tentang aplikasi yang dikembangkan oleh KPK untuk memantau capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan.

Baca Selengkapnya

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

12 Desember 2023

KPK Sebut Firli Bahuri Diundang ke Hari Antikorupsi Sedunia, tapi Tak Hadir

KPK mengatakan telah mengundang semua insan KPK melalui email kantor, termasuk kepada Ketua nonaktif Firli Bahuri. Tapi Firli tak hadir.

Baca Selengkapnya

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

12 Desember 2023

Jokowi Minta RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan

Presiden Jokowi meminta DPR segera membahas dan menyelesaikan RUU Perampasan Aset. Mekanisme untuk pengembalian kerugian negara.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

12 Desember 2023

Jokowi Sebut Banyak Pejabat Ditangkap tapi Tak Hentikan Korupsi di Indonesia

Presiden Jokowi mengatakan sudah terlalu banyak pejabat Indonesia yang ditangkap dan dipenjarakan karena korupsi.

Baca Selengkapnya

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

12 Desember 2023

Ketua KPK Nawawi Pomolango Sebut Butuh Sinergi untuk Berantas Korupsi

Nawawi Pomolango mengatakan, sinergi gerak dari seluruh elemen bangsa harus kembali dipimpin untuk melakukan pemberantasan korupsi bisa bergerak maju.

Baca Selengkapnya