TEMPO.CO, Kediri - Komisi Pemilihan Umum Kota Kediri meminta kepada calon independen untuk tidak menggunakan kartu tanda penduduk sebagai bukti dukungan. Mereka disarankan mengumpulkan Kartu Keluarga yang jelas diakui oleh Undang-Undang Pemilu.
Ketua KPU Agus Rofiq mengatakan banyak calon independen yang galau tentang bukti dukungan yang harus diserahkan. Alasannya, mereka khawatir kartu tanda penduduk yang sudah dikumpulkan saat ini kelak tidak diakui oleh KPU menyusul terbitnya KTP elektronik. "Kami tentu akan memakai identitas paling mutakhir," kata Agus, Senin, 10 Desember 2012.
Untuk menghindari hal ini, KPU menyarankan seluruh calon independen memakai KK. Penggunaan ini juga efektif karena terdiri dari beberapa nama pendukung. Hanya saja mereka harus tetap menyertakan keterangan dukungan yang akan diverifikasi oleh KPU.
Menurut Rofiq, meskipun pelaksanaan pilkada baru dimulai Agustus 2013 mendatang, tapi banyak calon yang sibuk mengumpulkan bukti dukungan. Jika tidak ada perubahan, rencana pengumuman tahapan akan disampaikan bulan Februari. Dua bulan berikutnya barulah pendaftaran calon.
Baku Widodo, salah satu calon independen, mengaku bingung dengan mekanisme ini. Jauh sebelum KPU mengumumkan penggunaan KK, dia dan timnya sudah lebih dulu mengumpulkan KTP. Kini ketika sudah terkumpul cukup banyak, KPU menyarankan penggunaan KK terkait pembaruan KTP oleh pemerintah. "Dari dulu calon independen selalu dipersulit," Widodo mengeluh.
Dia memang berinisiatif mengumpulkan KTP lebih dini karena tidak ingin kewalahan dengan mepetnya pengumuman KPU. Sebab, biasanya KPU baru mengumumkan prasyarat pencalonan independen mendekati pendaftaran. Patut diduga hal itu merupakan akal-akalan untuk menjegal calon independen.
Selain mereka, sejumlah pejabat turut memasikan diri menjadi kandidat Wali Kota Kediri periode 2013-2018. Di antaranya adalah incumbent Samsul Ashar dan wakilnya Abdullah Abubakar yang mengincar posisi nomor satu.
