Petugas mendata KTP Elektronik di Kantor RW 04, Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, Minggu 12 Agustus 2012. TEMPO/Subekti.
TEMPO.CO, Surakarta - Kementerian Dalam Negeri mengakui baru merekam data 173 juta warga Indonesia dari total 190 juta orang yang seharusnya memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Artinya, ada kurang lebih 20 juta orang lagi yang belum mendaftar.
Untuk itu, pemerintah melaksanakan program Sapu Jagad di 17 perguruan tinggi di Indonesia untuk menjaring masyarakat yang belum melakukan perekaman data kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.
Namun, ternyata program yang berlangsung mulai 19-26 November 2012 tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Salah seorang anggota tim pakar Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Retno Setyono mengatakan jumlah mahasiswa yang melakukan perekaman data tidak sampai 10 ribu orang. "Ini tidak sesuai harapan kami," katanya kepada wartawan di Surakarta, Senin, 10 Desember 2012.
Retno mengaku sebelumnya sudah mensosialisasikan program Sapu Jagad tersebut ke para mahasiswa. Baik lewat spanduk, baliho, website, maupun media massa. Namun, rupanya program tidak tersosialiasikan dengan baik.
Pemilihan program Sapu Jagad diadakan di kampus dengan pertimbangan banyak mahasiswa yang berasal dari luar daerah, bahkan luar pulau, yang merasa kesulitan untuk pulang kampung untuk perekaman data e-KTP. "Kesulitan mahasiswa terutama soal biaya," ujarnya.
Tidak hanya bagi mahasiswa, sebenarnya program Sapu Jagad juga menyasar pedagang keliling yang berjualan jauh dari kampung halamannya. Namun, lagi-lagi karena sosialisasi yang minim, tidak banyak yang memanfaatkannya.
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
19 menit lalu
Isi Kuliah Umum di Binus, Ketua MK Beberkan Soal Pengujian Undang-undang hingga Peran Mahkamah
Dalam kuliah umum, Suhartoyo memberikan pembekalan mengenai berbagai aspek MK, termasuk proses beracara, persidangan pengujian undang-undang, kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa, dan manfaat putusan MK.
301 Keluarga akan Direlokasi Akibat Erupsi Gunung Ruang, Pemprov Sulut Lakukan Pembebasan Lahan
54 menit lalu
301 Keluarga akan Direlokasi Akibat Erupsi Gunung Ruang, Pemprov Sulut Lakukan Pembebasan Lahan
Kondisi Gunung Ruang, Kepulauan Sitaro, Sulawesi Selatan masih dalam status awas atau level IV hingga Sabtu, 4 Mei 2024. Pemerintah mengatakan ada 301 keluarga yang akan direlokasi akibat semburan abu vulkanik itu.
