TEMPO.CO, Bojonegoro - Kepolisian Resor Bojonegoro menetapkan dua orang kepala desa di Kecamatan Malo sebagai tersangka kasus korupsi dana Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BPPP) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2011.
Dua orang tersangka tesebut adalah Kepala Desa Kacangan berinisial SS dan Kepala Desa Sarirejo berinisial SA. “Kami tetapkan sebagai tersangka setelah diperoleh cukup bukti bahwa keduanya menyelewengkan dana yang menjadi hak petani,” kata Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Bojonegoro, Ajun Komisaris Polisi Joes Indra Lana Wira, kepada Tempo, di kantornya, Senin, 3 Desember 2012.
Menurut Indra, di Desa Kacangan disalurkan dana senilai Rp 148 juta untuk sekitar 30 petani. Sedangkan di Desa Sarirejo Rp 325 juta. Jumlah yang diberikan kepada petani bervariasi. Sesuai dengan petunjuk pelaksana program BPPP, minimal Rp 3,5 juta per hektare. Tapi, uang tersebut tidak sampai ke petani, melainkan ke kepala desa.
Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, ditemukan sejumlah penyimpangan. Temuan polisi juga dilengkapi data dari petugas pemantau lapangan di Kecamatan Malo. Laporan keuangan dari dua desa tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Polisi belum menahan dua kepala desa tersebut. Tapi, aparat Polres Bojonegoro dan Polsek Malo terus memantaunya. Sebab, keduanya masih akan dimintai keterangan karena polisi masih terus mengembangkan penyelidikannya. Tidak tertutup kemungkinan ada kepala desa lain yang melakukan perbuatan serupa karena dananya cukup besar.
Kepala Dinas Pertanian Bojonegoro, Subekti, menjelaskan dana BPPP diperuntukkan bagi petani yang mengalami puso akibat banjir pada 2011. Keseluruhan bantuan berjumlah sekitar Rp 37 miliar untuk 560 kelompok tani yang beranggotakan 30 hingga 60 orang. Pemberian bantuan langsung ditransfer ke rekening petani.
Dinas Pertanian maupun petugas lapangan tidak ikut campur tangan dalam mengurus bantuan. Bahkan, petugas lapangan hanya menangani pekerjaan yang bersifat teknis pertanian.
