Wakil Ketua DPR Pramono Anung, saat menjawab pertanyaan wartawan, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 24-7, 2012. Pramono anung menegaskan menolak rencana usulan penghapusan fraksi dari lembaga parlemen terkait langkah Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Pramono Anung ikut berkomentar soal kasus pernikahan kontroversial Bupati Garut Aceng Fikri dengan gadis 18 tahun. "Ini karena dia punya kekuasaan dan kaya. Padahal, hal tersebut relatif sekali," ujarnya di kompleks parlemen Senayan, Senin, 3 Desember 2012.
Pramono menilai Bupati Garut bertindak arogan menyikapi pernikahan dan perceraiannya. Ia menyayangkan tindakan Aceng, apalagi sebagai pejabat publik. "Ini bicara soal etika dan moralitas. Seorang pemimpin yang harusnya jadi teladan masyarakat," ujar Pramono.
Politikus PDI Perjuangan itu juga menilai tidak etis sikap Aceng yang memutuskan tali pernikahan melalui pesan singkat. "Hal itu adalah alasan yang diada-adakan," kata dia.
Pramono meminta Aceng harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. "Pemilihan Kepala Daerah Garut harus jadi pembelajaran karena ini tidak baik bagi siapa pun," katanya.
Aceng Fikri dilaporkan ke lembaga perlindungan perempuan pada akhir November 2012 karena dituduh melakukan pelecehan terhadap perempuan di bawah umur.
Bentuk pelecehan yang diadukan adalah pernikahan siri dengan Fany Octora, 18 tahun, yang dinikahi secara siri, dan diakhiri setelah empat hari melalui pesan singkat. Adapun pernikahan kontroversial itu terjadi pada 14 Juli hingga 17 Juli 2012. (Baca: Fani Oktora Laporkan Bupati Garut ke Mabes Polri)
Perbuatan Aceng dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Ia juga dianggap melanggar UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang.
