TEMPO Interaktif, Banda Aceh:Sejumlah kalangan masyarakat Aceh mendesak pemerintah pusat agar menonaktifkan Abdullah Puteh dari jabatannya sebagai Penguasa Darurat Sipil Daerah dan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Alasannya, selain untuk mempermudah proses pemeriksaan juga untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat bahwa pimpinan daerahnya bukanlah orang yang berstatus tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Sosiolog Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Ahmad Humam Hamid berpendapat, Abdullah Puteh sebaiknya dinonaktifkan terlebih dahulu sehingga dapat berkonsentrasi pada satu masalah. Sebab, selain masalah dugaan korupsi pembeliaan helikopter, Puteh juga menghadapi sejumlah kasus dugaan korupsi lainnya. "Ini menyangkut kredibilitas yang bersangkutan di mata rakyat. Saya melihat, lebih baik yangbersangkutan memang dinonaktifkan dahulu," katanya saat dihubungi Tempo News Room di Banda Aceh, Rabu (30/6). Menurut Humam, pemerintah seharusnya konsisten untuk bersikap tegas terhadap para koruptor. Hal itu, kata dia, diperlukan untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat. "Bagaimana mereka patuh pada pemimpinnya sementara yang bersangkutan berstatus tersangka. Publik di Aceh memerlukan sikap tegas pemerintah, maka mereka akan percaya," katanya. M. Nasir Djamil, anggota Dewan dari Partai Keadilan Sejahtera berpendapat senada. Ia berharap semua pihak menghormati dan menghargai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjadikan Puteh sebagai tersangka. Karenanya, ia meminta DPRD NAD berani mengambil sikap tegas dan jelas tentang posisi Puteh sebagai Gubernur NAD. "DPRD harus menjunjung tinggi upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih di Aceh. Rakyat Aceh mendambakan pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya," ujar Nasir seraya meminta semua pihak mengawal proses hukum terhadap Puteh. Seperti diketahui, meskipun Puteh sudah berstatus tersangka, Menteri Hari Sabarno hingga kemarin belum memutuskan untuk menonaktifkan dia sebagai Gubernur maupun PDSD. Hari menyerahkan keputusan itu kepada DPRD setempat. Posisi Puteh, kata dia, akan sangat tergantung pada keputusan politik yang diproses melalui DPRD Aceh. Padahal, sebelum ini dia pernah mengatakan Puteh akan dinonaktifkan bila jadi tersangka. DPRD Aceh sendiri hingga Rabu (30/6) belum menentukan sikap. Ketua DPRD Aceh Muhammad Yus yang mengaku sedang berada di Solo saat dihubungi via telepon genggamnya mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Mendagri tentang status Puteh. Menurut dia, pihaknya tetap menganut asas praduga tak bersalah. Muhammad Yus mengatakan, tidak semua orang yang menjadi tersangka pasti bersalah. Karena itu, kata dia, proses hukum harus dihormati. "Semua orang bisa jadi tersangka, namun belum tentu bersalah," ujarnya. Ia menolak mengomentari tuntutan agar Puteh dinonaktifkan. "Semua proses itu ada mekanismenya," tambahnya. Yuswardi A. Suud - Tempo News Room