TEMPO Interaktif, Surabaya:Menjelang pemancangan bentang tengah Jembatan Suramadu oleh Presiden Megawati Sukarno Putri 2 Juli nanti, Gubernur Jawa Timur Imam Utomo mengakui, hingga kini masih ada kendala pembebasan lahan pada pembangunan jembatan yang berdiri di atas Selat Madura itu. Tanah yang masih sulit dibebaskan khususnya yang ada di jembatan sisi Surabaya. Tanah yang dibebaskan di Surabaya baru 60%. Sisanya masih menunggu kesepakatan dengan penduduk. Mereka ingin menaikkan harga tanah, kata Imam Utomo seusai rapat tim teknis persiapan kedatangan presiden dalam pemancangan bentang tengah Suramadu, Selasa (29/6). Namun, Imam Utomo tak khawatir soal permintaan harga tanah yang diajukan penduduk cukup tinggi itu. Sebentar lagi kan ada ketentuannya yang akan ditentukan oleh DPR, tambahnya.Sementara itu, beberapa waktu lalu Pimpinan Proyek Induk Pembangunan Jembatan Suramadu Ir. Abdul Ghofar Ismail,MSc, menyatakan optimismenya masalah pembebasan lahan ini akan segera terselesaikan. Apalagi ia menyatakan, pemerintah memberi harga yang lebih tinggi dari harga standar tanah di sana. Harga yang dipatok untuk lahan di sisi Surabaya sesuai dengan NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) sebesar Rp. 350 ribu/meter, pemerintah memberikan harga sebesar Rp. 450 ribu/meter, sedangkan sisi Bangkalan, harga sesuai NJOP hanya Rp. 11 ribu/meter. Pemerintah sendiri memberikan harga diatas NJOP sebesar Rp. 35 ribu/meter. Saya optimis, sisa pembebasan lahan nanti tak akan ada kendala, tinggal menunggu dana cair saja, kata Ismail.Gubernur Jatim menambahkan, tak ada yang berubah dari kelanjutan pembangunan Jembatan Suramadu. Sesuai kesepakatan awal, pembangunan bentang tengah memang dibiayai investor dari China, tetapi yang bentang kiri dan kanan tetap oleh Pemerintah Jatim dan Pusat. Total dana yang dibutuhkan juga tetap Rp 2,8 triliun, tandasnya. Agus Raharjo Tempo News Room