TEMPO.CO, Purwakarta - Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Purwakarta (ABP), Jawa Barat, dengan berjalan kaki dan menggunakan sepeda motor memblokade perempatan mulut jalan Tol Sadang, Jawa Barat. Hal itu mereka lakukan sebelum berunjuk rasa ke kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berjarak sekitar tiga kilometer dari pintu tol Sadang ke arah Bandung.

Usai memblokade tol, mereka menguasai ruas jalan utama antara mulut tol Sadang hingga kantor Dinas Tenaga Kerja. Jalan ini menjadi alternatif kendaraan dari Jakarta menuju kota Purwakarta dan Bandung. Akibatnya, arus kendaraan dari kedua arah lumpuh total.

Berdasarkan pemantauan Tempo, Rabu, 14 Nopember 2012, ribuan buruh mulai bergerak pukul 08.00 dari kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI) atau arah gerbang tol Cikopo. Juga dari lokasi zona-zona industri Campaka dari arah jalur tengah. Mereka bertemu di perempatan mulut tol Sadang, kemudian bergerak menuju kantor Disnakertrans.

Puluhan polisi dari Polres Purwakarta dengan dibantu polisi dari Polres Subang sibuk mengatur arus lalu-lintas dan mengarahkan para pengunjuk rasa untuk tidak menutup jalan umum.

"Unjuk rasa boleh-boleh saja, tetapi jangan sampai mengganggu kepentingan umum," kata Kasatlantas Polres Purwakarta, AKP Agus, di sela-sela kerumunan pengunjuk rasa bersepeda motor.

Aksi unjuk rasa tersebut untuk menuntut kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) 2013 sebesar Rp 2 juta. "Kami akan terus berdemo sebelum upah kami dinaikkan sesuai tuntutan," kata seorang pengunjuk rasa bernama Edy, 35 tahun.

UMK 2012 Kabupaten Purwakarta tahun ini, kata Edy, hanya Rp 1,2 juta. "Enggak cukup buat menutup kebutuhan hidup keluarga, apalagi membiayai anak-anak yang sudah sekolah di lanjutan atas," dia berteriak.

"Kalau UMK 2013 kurang dari Rp 2 juta, bisa-bisa keluarga buruh di Purwakarta makan nasi aking," kata Hendy, peserta demo lainnya. Mereka mengancam, jika Dewan Pengupahan Kabupaten Purwakarta tidak mengabulkan tuntutan, maka buruh siap menduduki kantor Dinas Tenaga Kerja. "Kami akan bermalam di sana," ujar Edy menebar ancaman.

DPK Purwakarta sebelumnya telah menetapkan biaya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) 2013 sebesar Rp 1,640 juta. "Penetapan KHL itu berdasarkan hasil survei yang kami lakukan secara tripartit plus unsur perguruan tinggi," kata Sekretaris DPC Apindo Kabupaten Purwakarta, Darius Krisdanu Purwana. "Ada pun UMK-nya sampai sekarang belum kami tentukan," kata Darius.

NANANG SUTISNA