Muhammad Hatta Tak Berniat Somasi Dahlan  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Selasa, 13 November 2012 17:13 WIB

Menteri BUMN dan mantan Dirut PT PLN (Persero) Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Muhammad Hatta tidak berencana menuntut Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan terkait dengan tudingan pemerasan yang diarahkan kepadanya. "Hanya akan menghabiskan energi," kata Hatta kepada Tempo, Selasa, 13 November 2012.

Sebelumnya, Dahlan Iskan pada Rabu pekan lalu menyampaikan surat yang berisikan nama-nama dan kronologis yang terkait upaya pemerasan terhadap sejumlah perusahaan pelat merah. Kemarin, Dahlan juga kembali mengirimkan surat kedua kepada Badan Kehormatan DPR.

Ketua BK, Muhammad Prakosa, seusai rapat internal di kompleks parlemen, Senayan, membenarkan surat tersebut merupakan revisi terhadap nama-nama yang sudah disampaikan Dahlan dalam suratnya Rabu pekan lalu.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menuturkan alasan perubahan ini kemungkinan besar karena Dahlan menerima informasi yang tidak tepat. Menurut dia, ketidaktepatan informasi ini menjadi persoalan serius karena menyangkut nama anggota DPR.

Menurut Prakosa, Dahlan hanya menyampaikan uraian singkat alasan revisi ini. Meskipun demikian, Prakosa tidak bersedia mengungkapkan siapa saja nama-nama yang direvisi Dahlan Iskan. "Itu rahasia," ujarnya.

Namun, dalam surat itu Dahlan disebut-sebut merevisi salah satu nama baru, yakni Muhammad Hatta, politikus Partai Amanat Nasional. Belum jelas bagaimana peran Hatta, yang juga politikus Partai Amanat Nasional itu.

Akan tetapi, Hatta menegaskan, jika benar Dahlan menyebut namanya, berarti Dahlan sudah melakukan dua kali kesalahan. Pertama, Hatta tidak merasa pernah meminta jatah kepada BUMN. Alasan kedua dia tidak hadir waktu pertemuan tidak resmi dengan Direktur Utama PT Merpati pada 1 Oktober 2012. "Saya sedang di Klaten waktu itu," kata dia.

Menurut Hatta, tudingan itu sudah tidak berefek apa pun karena namanya berkali-kali dikaitkan dengan kasus korupsi. Namun, tidak ada satu pun yang bisa membuktikan keterlibatannya. Dia mengaku tidak akan meladeni tudingan Dahlan. "Saya malah tidak bisa fokus ke urusan yang lebih penting," kata dia.

Menurut Hatta, pemojokan dan tudingan negatif dari Dahlan belum mengganggu. Bahkan, menurut dia, jika terlalu sering diberitakan negatif, kebaikan akan datang kepadanya. Dia menegaskan tidak akan melayangkan somasi. Namun, jika Fraksi PAN berniat mensomasi Dahlan, dia akan mendukung. "Secara pribadi saya tidak perlu somasi," katanya.

WAYAN AGUS PURNOMO

Berita Terkait

Laksamana Sukardi Akui Banyak Titipan ke BUMN

Soal Tudingan Dipo Alam, Ini Sikap Fraksi Demokrat

Komisi Pertahanan: Istana Rajin Lempar Bola Panas

Laksamana Sukardi: Langkah Dahlan Tepat, Cuma...

Hidayat Tantang Dipo Sebut Nama 3x24 Jam




Berita terkait

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

10 jam lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

10 jam lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

11 jam lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

1 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

2 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

3 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

3 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

3 hari lalu

Reaksi DPR Soal Arab Saudi Izinkan Pemegang Semua Jenis Visa Lakukan Umrah

DPR menyatakan kebijakan Arab Saudi bertolak belakang dengan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Baca Selengkapnya

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

4 hari lalu

Ditolak Partai Gelora untuk Gabung Kubu Prabowo, PKS Tak Masalah Jadi Koalisi atau Oposisi

Partai Gelora menyebut PKS selalu menyerang Prabowo-Gibran selama kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

4 hari lalu

Gerindra Klaim Suaranya di Papua Tengah Dirampok

Gerindra menggugat di MK, karena perolehan suaranya di DPR RI dapil Papua Tengah menghilang.

Baca Selengkapnya