Wapres Boediono mengunjungi lokasi erupsi Merapi didampingi oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan (kiri), Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X (kedua dari kanan), dan ibu Herawati Boediono (paling kanan) di Kinahrejo, kecamatan Cangkringan, kabupaten Sleman, DIY. TEMPO/Suryo Wibowo
TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Presiden Boediono mengatakan masing-masing daerah melalui pemerintahnya perlu menetapkan target dan langkah masing-masing sebagai kontribusi percepatan pengentasan kemiskinan nasional. Ia mengatakan hal ini saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Jawa-Bali tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan di Yogyakarta, Selasa, 13 November 2012.
Menurut Boediono, saat ini pemerintah pusat memiliki target dapat menurunkan lebih signifikan angka kemiskinan yang masih bertengger di angka 11-12 persen menjadi hanya 8-10 persen di tahun 2014. “Agar berhasil, langkah penanggulangan yang perlu dilakukan selain sistematis, khususnya juga semakin tepat sasaran,” kata Boediono.
Ketepatan sasaran dinilai Boediono sebagai salah satu kunci berhasilnya penanggulangan kemiskinan, selain keterpaduan langkah pemerintah pusat dan daerah. Masalahnya, saat ini masih ditemui juga sejumlah program yang belum tepat sasaran, yakni bagi kelurga golongan miskin dan sangat miskin.
Boediono menyatakan demi percepatan target penanggulangan kemiskinan, pemerintah sudah menyiapkan program empat kluster. Pertama penanggulangan untuk sasaran rumah tangga miskin yang mencakup mencakup proram seperti Program Keluarga Harapan (PKH), sasaran siswa miskin, program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Beras Miskin (Raskin).
Kedua, penanggulangan dengan sasaran komunitas yang meliputi program nasional pemberdayaan masyarakat (PNPM), ketiga penanggulangan dengan sasaran pelaku ekonomi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan keempat penanggulangan dengan sasaran rakyat miskin lainnya seperti kelompok miskin kota dan nelayan.
Sementara Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X yang hadir dalam acara itu menuturkan penagggulangan kemiskinan seharusnya juga meliputi bagi masyarakat hampir dan rentan miskin. Menurutnya diperlukan penyempurnaan basi data di daerah untuk kelompok itu.
“Kelompok hampir dan rentan miskin ini tingkat pendapatannya di atas garis kemiskinan, tetapi sangat rentan terhadap perubahan keadaan. Misalnya saat jatuh sakit, maka kelasnya langsung jatuh sehingga juga perlu di-cover,” kata dia.
