Hidayat Nurwahid berorasi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, 12-8, 2012. Demostrasi tersebut menuntut diselesaikannya kekerasan terhadap umat muslim Rohingnya di Myanmar dan Syiria. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo.
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid meminta Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam menyebut langsung nama ketua fraksi yang terlibat korupsi anggaran negara. Dipo bahkan diminta tidak melakukan politik lempar bantu sembunyi tangan. "Agar tidak menjadi fitnah," katanya kepada Tempo, Selasa, 13 November 2012.
Kemarin, dalam konferensi pers Dipo menyebutkan ada salah satu ketua fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat yang terlibat dalam korupsi anggaran negara. Modusnya adalah menciptakan program serta mengamankan alokasi anggaran yang sudah digelembungkan itu agar disetujui oleh DPR.
Dipo menyebut dugaan ini berdasarkan laporan dari pegawai negeri sipil menyusul surat edaran Nomor 542 terkait pencegahan praktek kongkalikong anggaran di instansi pemerintah. Dia bahkan mengklaim, laporan pegawai negara itu disertai bukti-bukti.
Hidayat mengapresiasi keberanian Dipo menghentikan kongkalikong anggaran di Kementerian dan DPR. Namun, dia meminta Dipo tidak tanggung-tanggung melangkah. Menurut dia, jika sudah ada bukti, sebaiknya nama ketua fraksi di DPR langsung disebut. "Ketua fraksi cuma ada sembilan," katanya.
Mantan Ketua MPR ini menjelaskan, penunjukan langsung nama politikus penting untuk membantu penegakan hukum. Jika tidak ada klarifikasi nama, hal itu tidak akan membantu menciptakan pemerintahan yang bersih. Dia menantang Dipo untuk membawa persoalan ini ke penegak hukum. "Kalau jujur tunjuk saja," ujarnya.
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
23 Mei 2023
PSI Depok Gaungkan Kaesang, PKS: Mereka Butuh Tokoh untuk Mendongkrak Suara
Bendahara Umum DPD Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Depok Ade Supriyatna menilai semua pihak boleh melempar sosok tokoh dan mengusulkan kandidat Wali Kota Depok pada Pilkada 2024.