Ketua Badan Kehormatan Muhammad Prakosa, menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan rapat tertutup, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, 22-5, 2012. Rapat tersebut mengundang ahli teknologi dan informasi (IT) untuk menindaklanjuti kasus video porno yang diduga mirip anggota DPR. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat akan membuka surat yang dikirimkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan yang berisi informasi mengenai praktek pemerasan terhadap perusahaan negara.
Pembukaan surat bakal dilakukan ketika seluruh anggota Badan Kehormatan berkumpul di masa reses untuk menanggapi surat bernomor SR-632/MBU/2012 dengan keterangan 7 November 2012 itu.
"Akan dilakukan hari ini," kata Ketua Badan Kehormatan DPR, Muhammad Prakosa, melalui pesan singkat kepada Tempo, Kamis, 8 November 2012.
Surat Kementerian BUMN ini diserahkan ke Kompleks Parlemen Senayan oleh Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN, Hamra Samal. Kabarnya dalam surat itu ada sembilan nama anggota dewan yang terkait dengan kasus pemerasan tersebut.
Delapan nama yang dilaporkan diduga memeras direksi perusahaan pelat merah itu. Sedangkan satu orang yang disebut dalam surat Dahlan justru berperan mencegah rekan-rekannya meminta upeti dari petinggi BUMN.
Dahlan, seperti yang diungkapkan anggota Badan Kehormatan, sebelumnya sudah menyebut dua dari delapan nama yang diduga memeras BUMN: anggota Komisi BUMN Idris Laena dari Fraksi Golkar, dan anggota Komisi Keuangan Sumaryoto dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
