DPR Tunggu Dahlan Serahkan Sisa Nama 'Pemalak'  

Reporter

Editor

Bobby Chandra

Senin, 5 November 2012 16:57 WIB

Menteri BUMN Dahlan Iskan. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat menunggu Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan untuk menyerahkan nama-nama anggota DPR lain yang meminta jatah.

"Kita tunggu nama berikutnya yang akan disampaikan beliau (Dahlan) setelah melakukan penelitian," kata Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR, Siswono Yudho Husodo, kepada wartawan, Senin, 5 November 2012.

Dia membenarkan Dahlan baru berhasil mengkonfirmasi dua nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN. "Dari sepuluh nama yang dia (Dahlan) kantongi, baru dua yang dikonfirmasi," ujar Siswono.

Badan Kehormatan DPR akan menggandeng penegak hukum jika diperlukan. "Kalau pelanggarannya tak cuma unsur etika, dan ada indikasi pidana, kami akan bekerja sama dengan KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian," katanya.

Sebelumnya, Dahlan membeberkan dua nama anggota DPR dalam tiga peristiwa terkait dengan dugaan pemerasan terhadap perusahaan BUMN. Tapi, kepada wartawan, Dahlan enggan memerinci nama BUMN yang diperas serta nama anggota DPR yang memeras.

"Saya sudah menyerahkan semua ke Badan Kehormatan," kata Dahlan. Dia menegaskan tidak pernah menyebut persis ada sepuluh nama, melainkan sekitar sepuluh nama yang terkait dengan pemerasan BUMN. "Bisa delapan, sembilan, atau sebelas," ujarnya.

Dia juga sudah menyerahkan nilai upaya pemerasan yang dilakukan terhadap perusahaan pelat merah. "Saya sudah sampaikan nama, peristiwa, cara, dan nilai rupiah secara khusus," kata mantan Direktur Utama PT PLN ini.

SUBKHAN JUSUF HAKIM

Berita terpopuler lainnya:

Ke DPR, Dahlan: Saya Bawa Nyawa Saya

Pemerasan BUMN: Upeti Rp 18 Miliar Merpati ke DPR

Dahlan Serahkan Dua Nama Peminta Upeti BUMN

Izin DPR untuk IPO BUMN Tumpang Tindih

Cerita Merpati Diperah DPR

Kenapa Merpati Diperah DPR?

Berita terkait

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

12 jam lalu

Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati

KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas

Baca Selengkapnya

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

1 hari lalu

Respons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club

Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.

Baca Selengkapnya

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

1 hari lalu

Anggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL

Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL

Baca Selengkapnya

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

3 hari lalu

Ketahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa

Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?

Baca Selengkapnya

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

3 hari lalu

Permintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?

Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?

Baca Selengkapnya

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

3 hari lalu

DPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei

KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

4 hari lalu

Amnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware

Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

5 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

6 hari lalu

Said Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.

Baca Selengkapnya

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

6 hari lalu

KPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini

KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020

Baca Selengkapnya