TEMPO.CO, Jakarta - Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Dewan Perwakilan Rakyat akan langsung menelaah hasil audit investigatif proyek Hambalang dari Badan Pemeriksa Keuangan. BAKN menargetkan, hasil telaah audit Hambalang paling lambat diselesaikan selama sepekan.
"Kami akan langsung telaah," kata Wakil Ketua BAKN, Yahya Sacawirya, saat dihubungi Tempo, Selasa, 30 Oktober 2012. BAKN sudah menerbitkan surat perintah kepada auditor mereka agar langsung menelaah hasil audit meskipun Dewan sedang menjalani masa reses.
Yahya menuturkan, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan hasil telaah adalah selama satu pekan. Setelah itu, hasil telaah ini akan disampaikan kepada pimpinan DPR dan Komisi Olahraga yang mengajukan permintaan audit investigatif.
Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso menjelaskan pimpinan BPK akan menyerahkan hasil audit Hambalang, Rabu, 31 Oktober 2012. Selain pimpinan DPR, penyerahan ini rencananya dihadiri oleh Pimpinan BAKN dan Pimpinan Komisi Olahraga.
Sebelumnya laporan hasil audit investigatif Hambalang per tanggal 1 Oktober 2012 membuat heboh publik karena tidak mencantumkan nama-nama yang menjadi sosok kunci dalam proyek stadion dan pusat pelatihan olahraga nasional di Bukit Hambalang itu.
Beberapa nama yang hilang dalam laporan audit itu adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng, PT Adhi Karya, PT Wijaya Karya, dan PT Dutasari Citralaras. Namun, nama Menteri Keuangan Agus Martowardodjo tetap tercantum dalam laporan hasil audit itu.
WAYAN AGUS PURNOMO
Berita Terpopuler:
Sekali Rapat, DPR Minta Lebih dari Rp 1 Miliar
KPK Mulai Bidik Pimpinan Badan Anggaran DPR
Sekretaris MA Mengaku Pengusaha Sarang Burung
Anggaran Militer Juga Terkena Kutipan DPR
Firman Utina Cs Sempat Lawan 12 Pemain Australia
Berita terkait
Sederet Respons Komisi Pertahanan DPR Soal Rencana Bahas Revisi UU TNI
20 menit lalu
Santer terdengar kabar DPR akan menggodok kembali revisi UU TNI, namun Komisi I menekankan bahwa pihaknya belum ada pembahasan.
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri, Imparsial Kritik Poin Perpanjangan Usia Pensiun Polisi
8 jam lalu
Peneliti Imparsial mengkritik wacana revisi UU Polri terkait usia pensiun.
Baca SelengkapnyaDPR Dikabarkan Akan Godok Lagi Revisi UU TNI, Imparsial Khawatir Dwifungsi ABRI Kembali
9 jam lalu
Rencana revisi UU TNI menuai kritik karena dianggap dapat mengembalikan dwifungsi ABRI seperti pada era Orde Baru.
Baca SelengkapnyaPanja Komisi X DPR Gelar Rapat soal UKT Mahal Mulai Besok
17 jam lalu
Panja Komisi X DPR akan memulai sidang untuk mencari tahu penyebab UKT mahal mulai Senin besok.
Baca SelengkapnyaWacana Perpanjangan Usia Pensiun Polisi, Pengamat: Tidak Sesuai Harapan Masyarakat
1 hari lalu
Wacana perpanjangan usia pensiun polisi dinilai tidak sesuai dengan tujuan revisi undang-undang Kepolisian.
Baca SelengkapnyaYusril Yakini Prabowo Tidak Mengulangi Kabinet 100 Menteri Era Soekarno
1 hari lalu
Yusril meyakini Kabinet 100 Menteri di era Presiden Soekarno tak akan berulang dalam pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca Selengkapnya3 RUU dalam Sorotan Publik: RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara
1 hari lalu
Dalam waktu berdekatan tiga RUU DPR mendapat sorotan publik yaitu RUU Penyiaran, RUU MK, dan RUU Kementerian Negara. Apa sebabnya?
Baca SelengkapnyaRevisi UU Polri Muat Usulan Polisi Dapat Perlindungan Jaminan Sosial
1 hari lalu
DPR akan merevisi UU Polri. Salah satu perubahannya adalah polisi bisa mendapatkan perlindungan jaminan sosial.
Baca SelengkapnyaPansel KPK Tuai Perhatian dari Sejumlah Kalangan, Istana dan DPR Beri Respons
1 hari lalu
Pembentukan Pansel Capim KPK menuai perhatian dari sejumlah kalangan. Pihak Istana dan DPR beri respons ini.
Baca SelengkapnyaDua Pasal di Revisi UU MK Ini Disorot Ketua MKMK: Ancam Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman
1 hari lalu
Ketua MKMK menyebut dua pasal di revisi UU MK ini mengancam kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pasal mana saja itu?
Baca Selengkapnya