Suasana sidang paripurna terkait laporan kinerja 2011-2012 dan ulang tahun ke-67 DPR di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (29/8). ANTARA/Puspa Perwitasari
TEMPO.CO, Jakarta - Anggaran militer pun ternyata juga tak luput dari permintaan upeti DPR. "Ada yang namanya kerlingan mata lah," kata sumber Tempo di Kementerian Pertahanan, Senin, 29 Oktober 2012.
Sumber Tempo menyebut praktek itu lazim terjadi. "Saya pikir media lebih tahu prakteknya seperti apa," ujar dia. Meskipun mengakui hal itu pernah terjadi, sumber ini enggan menjelaskan detail modus upeti tersebut di DPR.
Asisten Perencanaan dan Pembiayaan (Asrena) masing-masing matra, lanjut sang sumber, adalah orang-orang yang paling mengetahui modus-modus pemerahan anggaran oleh politikus Senayan. "Karena mereka yang langsung berhadapan dengan anggota dewan," kata dia.
Informasi soal adanya permintaan upeti oleh DPR pada BUMN dan kementerian merebak sejak Menteri BUMN Dahlan Iskan mengungkap soal ini pekan lalu. Direktur Utama PT RNI Ismed Hasan Putro juga mengaku pernah dimintai upeti oleh anggota DPR.
Dahlan disoroti karena berterima kasih kepada Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengirim Surat Edaran Nomor SE-542/Seskab/IX/2012. Surat itu berjudul "Pengawalan APBN 2013-2014 dengan Mencegah Praktek Kongkalikong." Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah memanggil Dahlan ke Istana untuk menjelaskan masalah ini.
