TEMPO.CO, Jakarta - Hubungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan dengan Dewan Perwakilan Rakyat kembali memanas setelah dia tak datang dalam rapat kerja dengan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat semalam.
Ini adalah kedua kalinya Dahlan tak bisa memenuhi undangan rapat dengan parlemen. Sebelumnya, Senin lalu dia juga tak mendatangi gedung DPR. Agenda rapat adalah meminta penjelasan Dahlan ihwal temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai adanya inefisiensi di PT PLN (Persero) sebesar Rp 37,6 triliun. Dahlan adalah Direktur Utama PT PLN pada 2009-2011.
Anggota Komisi Energi DPR, Alimin Abdullah, menilai Dahlan tidak menghargai parlemen. “Dia sudah dua kali mangkir dalam rapat kerja dengan anggota Dewan,” katanya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta kemarin.
Wakil Ketua Komisi Energi DPR, Effendi Simbolon, pun menebar ancaman. "Kalau sampai pemanggilan ketiga tidak datang, kami akan panggil paksa," katanya semalam.
Anggota Komisi Energi lainnya, Satya W. Yudha, mengatakan pemanggilan Dahlan tak terkait dengan masalah pribadi. Kehadirannya diperlukan untuk membahas pembengkakan biaya bahan bakar PLN. "Kami membahas institusi, yaitu saat beliau menjadi Direktur Utama PLN."
Tidak hanya dari Komisi Energi, kritik juga datang dari Komisi VI DPR, yang membidangi badan usaha milik negara. Wakil Ketua Komisi VI Aria Bima menilai Dahlan belum menunjukkan kinerja cemerlang sebagai Menteri BUMN. "Sampai sekarang kami tak mengerti apa maunya Dahlan,” kata dia.
Menteri Dahlan membantah tudingan bahwa ia sengaja mangkir dari rapat dengan DPR. "Saya kooperatif. Pasti datanglah (rapat)," katanya kemarin. Dia enggan mengomentari polemik yang terjadi dengan anggota parlemen. "Semuanya saya serahkan kepada Dewan.”
Dahlan terpaksa absen pada rapat Senin lalu karena menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Yogyakarta dan Balikpapan, Kalimantan Timur. Sedangkan semalam, ia sudah memiliki jadwal yang disusun sejak jauh hari. Dahlan pergi ke Jambi mengunjungi perkebunan sawit dan peternakan sapi di PT Perkebunan Nusantara VI.
Hubungan Dahlan dengan parlemen sempat memanas pada April lalu. Gebrakan Dahlan memangkas birokrasi pada perusahaan negara mendapat tentangan dari anggota Komisi VI DPR. Mereka sempat berencana mengajukan hak interpelasi terhadap Dahlan atas berbagai kebijakannya.
Dahlan juga melarang keras direksi perusahaan BUMN memberikan pelicin kepada DPR. "Kepada siapa pun, termasuk DPR, Pak Dahlan melarang memberi sesuatu," kata Kepala Humas Kementerian BUMN Faisal Husni semalam.
Wakil Ketua Komisi VII, Ahmad Ferial, mengeluhkan banyaknya pemberitaan yang terkesan memojokkan DPR. Sebagai bos media, Dahlan dinilai memanfaatkan pemberitaan untuk kepentingannya. "Kesannya, kami ini buruk terus," katanya.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, meminta Dahlan tunduk pada legislatif. "Tidak menghadiri rapat, seolah Dahlan menilai rapat dengan DPR tidak penting," katanya.
Namun, ia mengakui, Dahlan adalah tokoh yang disukai masyarakat. Dahlan dinilai memiliki inovasi dan terobosan yang dibutuhkan masyarakat.
BERNADETTE CHRISTINA | ANANDA BADUDU | ANANDA PUTRI | SYAIFUL BAKHORI | DEWI RINA
Terpopuler:
BPK Isyaratkan Nama Menteri Andi Masuk
Nasib GKI Yasmin Masih Tak Menentu
Wartawan Lokal Tak Bisa Liput SBY di Balikpapan
Pemilih Aburizal Sedikit, Golkar Jadikan Evaluasi
Korupsi, Istri Wali Kota Dihukum 5 Tahun Penjara
