TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara Yahya Sacawirya meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera menyerahkan hasil audit investigasi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu di Bukit Hambalang, Sentul, Jawa Barat. "Kalau tak segera diserahkan, akan terus muncul polemik dan digoreng di sana-sini," katanya, Rabu, 24 Oktober 2012.
Menurut Yahya, hingga kini, Badan Akuntabilitas belum mendapatkan informasi rencana waktu penyerahan audit oleh BPK. Padahal sebelumnya, beberapa anggota Badan Audit menyatakan hasil audit bisa diserahkan ke DPR paling lama akhir Oktober. "Dari beberapa hasil audit yang masuk ke saya, belum ada soal Hambalang, sampai sekarang belum ada pemberitahuan."
Dalam beberapa rapat internal, Badan Akuntabilitas sudah berkomitmen akan memprioritaskan telaah hasil audit Hambalang. Meski DPR akan reses mulai 29 Oktober hingga pertengahan November nanti, Badan Akuntabilitas tetap memproses hasil audit jika sudah diserahkan BPK. "Meski reses, tim BAKN tetap lakukan analisis agar segera menyusun rekomendasi," ucapnya.
Di DPR, rekomendasi dari Badan Akuntabilitas diperlukan oleh Komisi Olahraga untuk menentukan pencairan anggaran proyek Hambalang dari APBN 2012. Hingga kini, Komisi belum mencabut anggaran Hambalang senilai Rp 500 miliar. Hasil audit juga dibutuhkan untuk menentukan estimasi anggaran yang diperlukan jika proyek Hambalang akan diteruskan dan dianggarkan dari APBN 2013 nanti.
Selain mendesak penuntasan audit, Badan Akuntabilitas juga meminta Badan Audit segera mengklarifikasi pernyataan yang menyatakan adanya intervensi dalam perampungan proses audit. Intervensi, kata Yahya, seharusnya tak boleh terjadi. BPK juga diminta serius menanggapi dugaan intervensi ini agar kepercayaan publik terhadap hasil-hasil audit yang dikeluarkan BPK selama ini tak diragukan.
Badan Akuntabilitas pun berencana melayangkan surat permintaan klarifikasi pada BPK soal intervensi ini. Namun, hingga kini, Badan Akuntabilitas masih menunggu progres dari BPK. "Kami akan komunikasikan di internal dan segera berkonsultasi pada pimpinan DPR soal klarifikasi ini."
IRA GUSLINA SUFA
Baca juga:
PPATK Temukan Transaksi Mencurigakan Hambalang
7 Indikasi Penyimpangan Proyek Hambalang
BPK Isyaratkan Nama Menteri Andi Masuk
Berapa Kerugian Hambalang versi KPK?
Berita terkait
Korupsi Rumah Dinas DPR RI, KPK Periksa Hiphi Hidupati
11 jam lalu
KPK memanggil Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan Sekretariat Jenderal DPR RI Hiphi Hidupati dalam dugaan korupsi rumah dinas
Baca SelengkapnyaRespons DPR atas Rencana Prabowo Bentuk Presidential Club
1 hari lalu
Anggota DPR Saleh Partaonan Daulay menilai perlu usaha dan kesungguhan dari Prabowo untuk menciptakan presidential club.
Baca SelengkapnyaAnggota Dewan Minta Pemerintah Pertimbangkan Kenaikan Tarif KRL
1 hari lalu
Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mengatakan kenaikan tarif tidak boleh membebani mayoritas penumpang KRL
Baca SelengkapnyaKetahui 3 Aturan Baru Tentang Kepala Desa Dalam UU Desa
3 hari lalu
Pemerintah akhirnya mengesahkan UU Desa terbaru yang telah diteken Jokowi dan diwacanakan perubahannya sejak Mei 2022. Apa saja aturan barunya?
Baca SelengkapnyaPermintaan Tambah Masa Jabatan Kepala Desa Dikabulkan, Kok Bisa?
3 hari lalu
Permintaan para kepala desa agar masa jabatannya ditambah akhirnya dikabulkan pemerintah. Samakah hasilnya dengan UU Desa?
Baca SelengkapnyaDPR Agendakan Rapat Evaluasi Pemilu 2024 dengan KPU pada 15 Mei
3 hari lalu
KPU sebelumnya tidak menghadiri undangan rapat Komisi II DPR karena bertepatan dengan masa agenda sidang sengketa Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaAmnesty Desak DPR dan Pemerintah Buat Aturan Ketat Impor Spyware
4 hari lalu
Amnesty mendesak DPR dan pemerintah membuat peraturan ketat terhadap spyware yang sangat invasif dan dipakai untuk melanggar HAM
Baca SelengkapnyaKPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR
5 hari lalu
KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.
Baca SelengkapnyaSaid Iqbal Yakin Partai Buruh Masuk Senayan pada Pemilu 2029
6 hari lalu
Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyakini partainya masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang.
Baca SelengkapnyaKPK Geledah Gedung Setjen DPR, Simak 5 Poin tentang Kasus Ini
6 hari lalu
KPK melanjutkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020
Baca Selengkapnya