Sekertaris Jendral Ahlul Bait Indonesia Ahmad Hidayat (Kedua Kiri) didampingi dua orang anak yang orang tuanya menjadi korban dalam penyerangan Muslim Syiah di Sampang, Muhammad Zaini (Kanan), Muhaimin Hamama (Kedua Kanan) saat memberikan keterangan dalam jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta, Jumat (31/08). TEMPO/Dhemas Reviyanto
TEMPO.CO, Surabaya - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, Abdusshomad Buchori, mendukung pembubaran paksa acara dialog publik tentang Syiah yang digelar di Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel, Surabaya.
"Dialog semacam itu bisa memicu terjadinya ketegangan baru sehingga saya setuju itu dibubarkan," kata Abdusshomad, Selasa, 23 Oktober 2012.
Menurut Abdusshomad, forum intelektual haruslah mendiskusikan hal-hal yang tidak menuai kontroversi. Diskusi ilmiah untuk merespons sesuatu yang telah terjadi pasti akan ditunggangi kelompok tertentu untuk mencari pembenaran yang justru akan memanaskan situasi.
Ketua Bidang Organisasi Albayyinat Indonesia, Habib Achmad Zein Alkaf, yang ikut membubarkan dialog, mengatakan dia terpaksa membubarkan dialog karena seluruh narasumber yang hadir cenderung membela Syiah.
Adapun Rektor IAIN Sunan Ampel, Abd A'la, menyayangkan aksi pembubaran itu. Menurut A'la, forum diskusi seharusnya dibalas dengan diskusi. "Dialog harus terus digelar supaya semua bisa jelas dan saling memahami," ujarnya.
Dialog publik bertema "Haruskah Syiah Ditolak" berlangsung Senin kemarin, 22 Oktober 2012. Acara dialog digelar oleh Senat Mahasiswa dan Perhimpunan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Ushuluddin. Namun, ketika acara sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa kelompok Islam menyusup ke dalam ruang tempat berlangsungnya dialog dan memaksa agar acara dibubarkan.
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
6 hari lalu
Mahfud Md Tegaskan Indonesia Bukan Negara Agama, tapi Negara Beragama
Mahfud Md, mengatakan relasi agama dan negara bagi Indonesia sebenarnya sudah selesai secara tuntas. Dia menegaskan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi negara beragama.
