7 Anggota KPI Sumut dilantik

Reporter

Editor

Selasa, 15 Juni 2004 14:16 WIB

TEMPO Interaktif, Padang:Gubernur Sumatera Utara, T.Rizal Nurdin, Selasa (15/6) melantik 7 anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)) wilayah Sumatera Utara (Sumut) periode 2004-2007 di gedung Bina Graha Propinsi Sumut, Selasa, 15/6. Ke-7 anggota tersebut berasal dari berbagai kalangan profesi, baik dari maupun dari media massa cetak dan elektronik. Menurut Rizal, KPI adalah lembaga independen yangdiharapkan dapat memberikan kemerdekaan berpendapatdan memperoleh kebebasan kepada publik dalammendapatkan informasi yang layak. KPI mempunyai tanggung jawab moral dalam membentuk tatatan kehidupan dalam bidang penyiaranyang seimbang, antara informasi berita dengan fakta, kata Rizal Nurdin. Ada beberapa tugas dan tanggung jawab penting yangharus di emban oleh Pihak KPI seperti mengaturpenyiaran, menetapkan standar program penyiaran,mengawasi dan memberi saksi kepada pihak perusahaanpenyiaran yang tidak memenuhi standar penyiaran danmenindak lanjuti pengaduan masyarakat mengenaipenyimpangan penyiaran.Dalam Susunan KPI Sumut, terpilih Drs. HR Dananjaya MAdari dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik sebagai ketua,dan Drs Bambang Soedihartono dari Aliansi JurnalistikIndonesia Medan sebagai wakil ketua. Sedangkan kelimaanggotanya adalah Ahmad Khadri, T. Asbi hasan, AryaMahendra Sinulingga, Panogari Penggabean dan Tohap PSimamora. KPI masih akan menumpang kantor di Departemen Informasi dan Komunikasi Sumut karena masih belum tersedianya dana Operasional. Sementara berdasarkan UU No.32 Tahun 2002, sumber dana KPI berasal dari APBD.Hambali BatubaraTempo News Room

Berita terkait

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

54 hari lalu

Dewan Pers Tak Masukkan Perusahaan Pers dalam Komite Publisher Rights, Ini Alasannya

Komite Publisher Rights bertugas menyelesaikan sengketa antara perusahaan pers dan perusahaan platform digital.

Baca Selengkapnya

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

54 hari lalu

Dewan Pers Bentuk Tim Seleksi Komite Publisher Rights

Ninik mengatakan, Komite Publisher Rights penting untuk menjaga dan meningkatkan kualitas jurnalistik.

Baca Selengkapnya

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

59 hari lalu

Rakornas KPI 2024 akan Digelar di Provinsi NTB

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), yang dihadiri oleh perwakilan dari 34 provinsi di seluruh Indonesia

Baca Selengkapnya

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

23 Februari 2024

Ekonom Sebut Penerapan Perpres Publisher Rights Harus dengan Prinsip Keadilan

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan Perpres Publisher Rights mesti diterapkan dengan prinsip keadilan.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

23 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Atur Kerja Sama Lisensi hingga Bagi Hasil Platform Digital dengan Perusahaan Pers

Pemerintah bakal mengatur hubungan kerja sama platform digital dengan perusahaan pers setelah Presiden Jokowi meneken Perpres Publisher Rights.

Baca Selengkapnya

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

22 Februari 2024

Perpres Publisher Rights Disahkan, Meta Yakin Tak Wajib Bayar Konten Berita ke Perusahaan Media

Meta menanggapi Perpres Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas.

Baca Selengkapnya

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

22 Februari 2024

Jokowi Sahkan Perpres Publisher Rights, Bisa Pengaruhi Kebebasan Pers?

Jokowi teken Perpres No. 32 tahun 2024 mengatur Platform Digital dalam mendukung industri jurnalisme berkualitas. Apakah mempengaruhi kebebasan pers?

Baca Selengkapnya

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

21 Februari 2024

AMSI Optimistis Perpres Publisher Rights Dorong Ekosistem Bisnis Media Jadi Lebih Baik

Perpres Publisher Rights dinilai membuka ruang bagi model bisnis baru di luar model bisnis yang mengandalkan impresi atau pencapaian traffic.

Baca Selengkapnya

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

21 Februari 2024

Jokowi Teken Perpres Publisher Rights, Apa Artinya bagi Perusahaan Pers Indonesia?

AMSI optimistis Perpres Publisher Rights akan membuka jalan bagi negosiasi bisnis yang setara antara platform digital dan penerbit media digital.

Baca Selengkapnya

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

21 Februari 2024

Media Asing Soroti Perpres Publisher Rights yang Diteken Jokowi

Jokowi mengatakan semangat awal dari Peraturan Presiden tentang Publisher Rights adalah ingin membentuk jurnalisme berkualitas.

Baca Selengkapnya