Kuningan 3, Trunojoyo 0

Reporter

Senin, 15 Oktober 2012 05:31 WIB

Sejumlah mahasiswa dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berujuk rasa di KPK, Jakarta, (12/10). Para mahasiswa menuntut penangkapan Jendral Polisi Djoko Susilo, serta Penuntasan Kasus Century dan Hambalang. TEMPO/Seto Wardhana.

TEMPO.CO, Jakarta--Keputusan itu disampaikan Presiden SBY pada Senin 8 Oktober 2012 malam. Disiarkan langsung sejumlah stasiun televisi, ia menyebutkan: perkara korupsi simulator yang melibatkan Djoko Susilo sepenuhnya ditangani KPK. Adapun perkara lain yang tidak berhubungan langsung ditangani Kepolisian.

Presiden juga menganggap keinginan polisi melakukan proses hukum pada Novel Baswedan tidak tepat, baik dari segi waktu maupun caranya. Soal waktu penugasan penyidik Polri di KPK, Presiden menyatakan akan mengatur kembali.

Presiden juga menyampaikan sikapnya tentang rencana revisi Undang-Undang KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat--hal yang terus diprotes kalangan antikorupsi. Menurut dia, perubahan dimungkinkan “sepanjang memperkuat dan tidak untuk memperlemah KPK”. Tapi ia menganggap revisi tidak tepat dilakukan saat ini. Ia pun meminta Polri dan KPK memperbarui nota kesepahaman, juga “meningkatkan sinergi dan koordinasi”.

Para petinggi Markas Besar Polri menganggap pidato Presiden itu menempatkan lembaga mereka sebagai pihak yang kalah. "Kami kalah 0-3," kata Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Nanan Soekarna.

Sumber Tempo mengatakan petinggi polisi juga menuding Wakil Menteri Denny Indrayana berperan besar dalam pidato Presiden. Kepala Polri bahkan sempat mengirimkan pesan kepada lingkaran Istana, menyampaikan penilaian bahwa "Denny keliru memberi masukan".

Denny membantah informasi itu. Menurut dia, Presiden telah mengambil sikap sebelum pertemuan Senin pekan lalu. "Sejak awal, Presiden setuju kasus simulator diserahkan ke KPK," katanya. Kepada wartawan, Timur mengatakan akan menindaklanjuti instruksi Kepala Negara.

Di gedung KPK, beban di pundak Novel perlahan mengempis. Ia, yang terlihat tegang dan marah ketika terjadi insiden Jumat malam, mulai tenang. Senyumnya banyak mengembang. Apalagi setelah ia kembali ke rumah, bertemu dengan istri dan empat putrinya.

Bagaimana kisah di balik turun tangannya istana dalam kisruh KPK versus Polri? Simak laporan utama Majalah Tempo edisi 15 Oktober 2012.

SETRI YASRA, ANTON APRIANTO, ISMA SAVITRI

Baca juga:
Selamatkan KPK

Kuasa Hukum Novel Anggap Pasek Mengada-ada

Novel Diminta Tak Tangani Kasus, Apa Kata KPK?

Kompolnas: Ada Kejanggalan Pengusutan Kasus Novel

Upaya Pelemahan KPK Diperkirakan Berlanjut
Infografis: Yang Tersandung Simulator

Berita terkait

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

4 menit lalu

Alexander Marwata Benarkan Pernyataan Nurul Ghufron Soal Diskusi Mutasi ASN di Kementan

Alexander Marwata mengaku membantu Nurul Ghufron untuk mencarikan nomor telepon pejabat Kementan.

Baca Selengkapnya

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

12 jam lalu

IM57+ Nilai Nurul Ghufron Panik

Nurul Ghufron dinilai panik karena mempermasalahkan prosedur penanganan perkara dugaan pelanggaran etiknya dan menyeret Alexander Marwata.

Baca Selengkapnya

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

13 jam lalu

KPK Bilang Kasus SYL Berpotensi Meluas ke TPPU, Apa Alasannya?

Menurut KPK, keluarga SYL dapat dijerat dengan hukuman TPPU pasif jika dengan sengaja turut menikmati uang hasil kejahatan.

Baca Selengkapnya

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

18 jam lalu

Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Mangkir tanpa Alasan, KPK: Praperadilan Tak Hentikan Penyidikan

KPK mengatakan, kuasa hukum Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor seharusnya berperan mendukung kelancaran proses hukum.

Baca Selengkapnya

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

21 jam lalu

Nurul Ghufron Sebut Nama Pimpinan KPK Lainnya Dalam Kasus Mutasi Pegawai Kementan

Nurul Ghufron menyebut peran pimpinan KPK lainnya dalam kasus dugaan pelanggaran kode etik yang menjerat dirinya.

Baca Selengkapnya

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

1 hari lalu

Usai Tak Hadiri Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Gugatan ke PTUN Bentuk Pembelaan

Wakil KPK Nurul Ghufron menilai dirinya menggugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta bukan bentuk perlawanan, melainkan pembelaan diri.

Baca Selengkapnya

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

1 hari lalu

Ini Alasan Nurul Ghufron Bantu Mutasi ASN Kementan ke Malang Jawa Timur

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menjelaskan perihal laporan dugaan pelanggaran etik yang ditujukan kepadanya soal mutasi ASN di Kementan.

Baca Selengkapnya

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

1 hari lalu

Tak Hadir Sidang Etik Dewas KPK, Nurul Ghufron Bilang Sengaja Minta Penundaan

Nurul Ghufron mengatakan tak hadir dalam sidang etik Dewas KPK karena sengaja meminta penundaan sidang.

Baca Selengkapnya

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

1 hari lalu

KPK Sita Kantor NasDem di Sumatera Utara dalam Kasus Korupsi Bupati Labuhanbatu

KPK menyita kantor Partai NasDem di Labuhanbatu, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi yang menjerat Bupati Erik Atrada Ritonga.

Baca Selengkapnya

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

1 hari lalu

KPK Temukan Dokumen dan Bukti Elektronik soal Proyek Pengadaan Rumah Dinas saat Geledah Kantor Setjen DPR

KPK menemukan beberapa dokumen yang berhubungan dengan proyek dugaan korupsi pengadaan perlengkapan rumah dinas DPR dalam penggeledahan.

Baca Selengkapnya